SULUHNTB.COM – Aksi besar yang mengguncang Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini yang berujung pembakaran Gedung DPRD NTB mendapat sorotan tajam dari Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Mataram, Satya Ubhaya Sakti.
Ia menegaskan bahwa gelombang perlawanan rakyat tidak lahir tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi kemarahan akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil, terutama terkait kenaikan gaji DPR di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Menurut Satya, kebijakan tersebut menjadi bentuk nyata pengkhianatan terhadap rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika rakyat berjuang menghadapi mahalnya harga kebutuhan pokok, keputusan menaikkan gaji wakil rakyat justru memperlebar jurang ketidakadilan,” tegasnya.
Satya juga menyoroti pernyataan sejumlah menteri yang dianggap meremehkan penderitaan masyarakat. Alih-alih memberikan solusi, kata Satya, ucapan itu semakin mempertebal jarak antara pemerintah dengan rakyat.
“Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan publik makin terkikis dan berubah menjadi aksi perlawanan terbuka,” ujarnya.
Aksi besar di berbagai daerah, termasuk NTB, bahkan telah menelan korban jiwa. Satya menilai negara gagal menjamin hak rakyat dalam menyampaikan pendapat secara damai. Tindakan aparat yang dinilai represif justru memperbesar luka di masyarakat.
“Siapa yang memilih Kapolri? Siapa yang memutuskan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat? Presiden tidak bisa lepas tangan, semua harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Terbakarnya gedung DPRD NTB, lanjutnya, menjadi simbol hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. DPRD yang seharusnya menjadi saluran aspirasi kini dianggap tidak lagi mewakili rakyat. “Itulah akibat jika lembaga perwakilan berpihak pada elit, bukan pada denyut nadi masyarakat,” kata Satya.
Satya menilai akar masalah dari aksi besar di NTB dan berbagai daerah lainnya terletak pada tiga hal: kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, komunikasi politik yang buruk, serta tindakan represif aparat yang mematikan ruang demokrasi. Jika hal ini tidak segera dibenahi, Satya memperingatkan gelombang aksi massa akan terus membesar dengan risiko yang lebih berbahaya.
Satya menekankan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan kebijakan kontroversial, mengembalikan fungsi DPR sebagai saluran aspirasi, serta memastikan aparat mengedepankan pendekatan persuasif. “Tanpa perubahan nyata, kemarahan rakyat akan semakin membesar dan sulit dikendalikan,” pungkasnya. ***
Penulis : Syarani Darayatul Asri
Editor : SuluhNTB Editor
