Home / NTB

Wagub NTB Serahkan LKPD Unaudited 2024, BPK Siap Lakukan Audit Mendalam

Jumat, 28 Maret 2025 - 17:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPPD) Unaudited dari Wagub NTB kepada  BPK RI

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPPD) Unaudited dari Wagub NTB kepada BPK RI

 

SULUHNTB.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P atau yang akrab disapa Umi Dinda, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan NTB. Prosesi berlangsung di Kantor BPK RI NTB, Kamis (27/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Umi Dinda menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“LKPD tahun anggaran 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban satuan kerja terhadap pengelolaan keuangan yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi NTB kepada masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga :  NTB Serius Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Kolaborasi Pemikiran Didorong Demi NTB Makmur dan Mendunia

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB mengapresiasi langkah cepat Pemprov NTB dalam menyerahkan LKPD, yang akan menjadi dasar dalam proses audit mendalam terhadap laporan keuangan daerah.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini akan memperhatikan sejumlah aspek penting, termasuk kewajaran dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

“Dengan penyerahan LKPD 2024 diharapkan bisa mempermudah BPK dalam memeriksa rencana keuangan masing-masing daerah agar tepat sasaran bagi pembangunan dan pemerintahan suatu daerah,” jelasnya.

Baca Juga :  NTB Tetapkan Hari Solidaritas Kemanusiaan: ASN Dilibatkan Bantu Korban Banjir Mataram

Hasil audit yang dilakukan nantinya akan menjadi acuan utama dalam menyusun strategi tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, serta langkah awal mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.

Dalam acara tersebut, Umi Dinda didampingi oleh Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T serta Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Drs. Ervan Anwar, MM. Acara berlangsung dengan lancar dan menjadi tonggak penting dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah di NTB. ***

 

Penulis : SN-07

Editor : SuluhNTB Editor

Berita Terkait

Alih Fungsi Lahan Di NTB Tak Terkendali, Politisi PDIP Desak Pemerintah Segera Stop Izin
Lepas Atribut Pejabat di Gawe Sosial Masbagik, Gubernur Iqbal: Saya Datang Sebagai Keluarga
Gubernur Pimpin Ratas hingga Malam: BTT Siap Percepat Penanganan Kerusakan Pascabencana
Gubernur NTB Perintahkan Penanganan Cepat Banjir di Lombok Barat dan Lombok Tengah
Saat Warga Miskin Ekstreme Desa Malaka Curhat Kepada Gubernur Iqbal
Pemprov NTB Gelar Tasyukuran Dinobatkannya Sultan Muhammad Salahuddin Sebagai Pahlawan Nasional
Lelang Jabatan Eselon 3 Pemprov NTB Diminati 416 Peserta, Kadis Kominfotik Beberkan Mekanisme Seleksi!
Kolaborasi Bali, NTB, dan NTT Siap Jadi Penggerak Ekonomi Baru Kawasan Timur Indonesia

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 17:31 WIB

Alih Fungsi Lahan Di NTB Tak Terkendali, Politisi PDIP Desak Pemerintah Segera Stop Izin

Minggu, 18 Januari 2026 - 12:45 WIB

Lepas Atribut Pejabat di Gawe Sosial Masbagik, Gubernur Iqbal: Saya Datang Sebagai Keluarga

Kamis, 15 Januari 2026 - 13:06 WIB

Gubernur Pimpin Ratas hingga Malam: BTT Siap Percepat Penanganan Kerusakan Pascabencana

Rabu, 14 Januari 2026 - 05:49 WIB

Gubernur NTB Perintahkan Penanganan Cepat Banjir di Lombok Barat dan Lombok Tengah

Kamis, 8 Januari 2026 - 11:37 WIB

Saat Warga Miskin Ekstreme Desa Malaka Curhat Kepada Gubernur Iqbal

Berita Terbaru

Kemiskinan Lombok Timur turun ke 13,53 persen. Akademisi nilai kebijakan pemerintah efektif tekan kesenjangan dan beban warga miskin.

LINTAS DAERAH

Kemiskinan Lombok Timur Turun Signifikan

Jumat, 3 Apr 2026 - 03:30 WIB