Kritik dari media internasional seperti The Economist memang sering terdengar “wah”. Bahasanya berat, istilah ekonominya bikin dahi berkerut, dan kadang kesannya seperti sedang menghakimi satu negara penuh.
Tetapi dalam dunia demokrasi, kritik sebenarnya bukan alarm untuk panik. Kritik adalah pengingat agar penguasa tidak terlalu nyaman berada di ruang penuh tepuk tangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tulisan The Economist soal Prabowo sebenarnya membawa satu pesan sederhana: Indonesia jangan terlalu percaya diri memainkan banyak program besar di tengah ekonomi dunia yang sedang tidak stabil.
Tentu saja kritik itu belum tentu semuanya benar. Namun bukan berarti semuanya harus dianggap musuh.
Kadang negara besar justru terlihat dewasa bukan ketika marah terhadap kritik, tetapi ketika mampu menjawabnya dengan langkah nyata.
Dan setidaknya ada empat langkah yang bisa menjadi jawaban paling elegan.
*Pertama*, menjaga uang negara tetap sehat.
Program makan gratis, koperasi desa, hingga berbagai proyek ambisius memang terdengar menarik. Rakyat tentu senang mendengar bantuan dan pembangunan. Tetapi pemerintah tetap harus memastikan dapur negara tidak lebih panas daripada kemampuan kompor anggarannya.
Karena kalau pengeluaran terlalu besar sementara pemasukan seret, yang pusing nanti bukan cuma menteri keuangan. Rupiah ikut batuk, investor mulai gelisah, dan rakyat akhirnya ikut merasakan harga-harga naik diam-diam.
*Kedua*, program populis perlu dibuat lebih tepat sasaran.
Tidak semua hal harus dibagikan ke semua orang sekaligus. Kadang yang paling membutuhkan justru kalah cepat dengan yang paling dekat aksesnya.
Makan gratis misalnya, akan jauh lebih terasa dampaknya jika fokus pada anak rawan stunting, ibu hamil, dan keluarga miskin. Efeknya lebih nyata, anggaran lebih aman.
Karena negara itu bukan lomba siapa paling banyak bagi-bagi. Negara adalah soal siapa paling tepat membantu.
*Ketiga*, jangan alergi kritik.
Ini bagian yang sering sulit di politik.
Padahal kritik itu seperti alarm motor. Memang berisik, kadang mengganggu tetangga, tetapi justru menyelamatkan ketika ada bahaya.
Demokrasi tidak tumbuh dari orang-orang yang selalu bilang “siap pak, bagus pak”. Demokrasi tumbuh dari keberanian mendengar suara yang berbeda tanpa langsung menganggapnya serangan.
Negara yang terlalu sunyi biasanya bukan karena semuanya baik-baik saja. Bisa jadi karena orang mulai takut bicara.
Dan *keempat*, pemimpin besar harus mau mendengar lebih banyak suara.
Indonesia bukan barak militer yang semua orang tinggal hormat lalu selesai. Indonesia terlalu luas, terlalu beragam, dan terlalu ramai untuk dijalankan hanya dengan satu cara pandang.
Presiden tentu butuh loyalitas. Tetapi loyalitas tanpa keberanian berkata jujur sering berubah menjadi jebakan.
Sejarah banyak mengajarkan: pemimpin biasanya tidak jatuh karena terlalu banyak kritik, tetapi karena terlalu lama hanya mendengar pujian.
Pada akhirnya, kritik The Economist ini tidak perlu dibalas dengan kemarahan berlebihan. Tidak perlu juga dianggap kiamat.
Yang lebih penting adalah memastikan Indonesia tetap berjalan dengan kepala dingin: ekonomi dijaga, demokrasi dirawat, dan kekuasaan tetap mau mendengar suara dari luar lingkarannya sendiri.
Karena bangsa besar bukan bangsa yang anti dikritik.
Bangsa besar adalah bangsa yang cukup percaya diri untuk mendengar kritik tanpa kehilangan arah.***
Penulis : SN-03
Editor : SuluhNTB Editor
