SULUHNTB.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menitipkan dua tugas besar kepada pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB periode 2025–2030, yakni membenahi tata kelola sumber daya manusia dan membangun kembali citra koperasi di tengah masyarakat.
Pesan itu disampaikan saat pelantikan pengurus Dekopinwil NTB di Aula Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (21/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Miq Iqbal menegaskan pengurus baru harus bergerak cepat karena masa jabatan efektif berkurang satu tahun akibat keterlambatan pelantikan. Menurutnya, waktu yang tersisa harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat gerakan koperasi di NTB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masa jabatannya 2025–2030, tapi dilantik 2026. Secara de facto, waktu yang tersisa tinggal empat tahun. Jadi harus ‘lari’ karena sudah dapat diskon satu tahun,” ujarnya.
Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan sesi bincang-bincang bisnis dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pengurus baru. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang akan dilanjutkan dengan agenda jalan sehat pada 25 Juli mendatang.
Miq Iqbal mengaku bersyukur karena konflik dualisme kepengurusan Dekopin yang sempat menimbulkan kepakuman telah berakhir. Ia menyebut kepengurusan Dekopin pusat kini telah sah di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi sehingga tidak lagi menghadapi persoalan legalitas.
Gubernur mengibaratkan koperasi sebagai soko guru perekonomian atau tiang utama rumah adat Joglo yang menopang bangunan agar tetap berdiri kokoh. Namun, ia menyoroti kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto nasional yang masih berada di kisaran 1,7 persen.
Menurutnya, rendahnya kontribusi tersebut dipengaruhi lemahnya tata kelola dan citra negatif yang masih melekat pada koperasi. Karena itu, pengurus baru diminta fokus memperkuat kapasitas manajerial sekaligus melakukan rebranding gerakan koperasi.
Sementara itu, Ketua Dekopinwil NTB periode 2025–2030, Anis Mudjahid Akbar, menegaskan pelantikan bukan akhir dari proses organisasi. Pria yang akrab disapa Anis itu menyebut momentum tersebut menjadi titik awal menghadirkan Dekopinwil yang lebih adaptif, progresif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Anis menjelaskan NTB memiliki potensi koperasi yang besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.
“Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses pembiayaan, kapasitas manajerial yang belum merata, belum optimalnya transformasi digital, hingga jaringan bisnis dan kemitraan strategis yang belum sepenuhnya terbangun,” ungkapnya.
Menurut Anis, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan koperasi secara mandiri. Dibutuhkan kolaborasi antara koperasi, pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai langkah konkret, Dekopinwil NTB telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga strategis. Mitra tersebut antara lain Dinas Koperasi NTB, Bank NTB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perum Bulog, LPDB, sektor swasta, hingga kalangan akademisi.
“Bagi kami, dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen untuk melahirkan program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh anggota, mulai dari akses pembiayaan, digitalisasi usaha, hingga peningkatan kapasitas SDM,” jelasnya.
“Dekopinwil NTB siap menjadi mitra strategis dalam mendukung dan menyukseskan program-program yang bermuara pada pengembangan usaha serta kesejahteraan anggota koperasi di seluruh wilayah NTB,” pungkasnya.***
