“Kasus Ijazah: Dari Toga ke Tersangka”

Saat ijazah jadi lebih heboh daripada inflasi dan harga beras

Jumat, 7 November 2025 - 14:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Catatan Tangan Kanan Wiedmust

Jumat keramat, 7 November 2025 Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan orang tersangka dalam drama bersambung bertajuk “Ijazah Jokowi: Antara Asli, Palsu, atau Asli tapi Palsu di Hati Netizen.”

Delapan nama itu dibagi jadi dua klaster seolah ini sinetron politik dengan dua alur cerita: Klaster Orasi dan Klaster Toga Digital.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Klaster pertama: Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.
Klaster kedua: Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa.

Yang pertama dijerat dengan kombinasi pasal KUHP dan UU ITE seperti ramuan jamu hukum: pasal 310, 311, 160 KUHP, pasal 27a jo 45 ayat 4, dan pasal 28 jo UU ITE.

Yang kedua lebih digital dan intelektual ditambahi pasal 32 dan 35 UU ITE. Ringkasnya: kalau ngomong di medsos, siap-siap masuk jurusan pidana online.

Kasus ini berawal dari tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial. Ijazah Jokowi, yang dulunya hanya sebatas kertas bukti kelulusan, kini menjelma jadi dokumen negara paling banyak dibedah setelah naskah Proklamasi.

Baca Juga :  Politik NTB Masuk Fase Regenerasi, Pilkada 2029 Bakal Jadi Arena Perburuan Pemimpin Baru

Sebagian orang sampai hafal font-nya, cap basahnya, bahkan tanda tangan dekan-nya melebihi hafalan Pancasila di upacara sekolah.

Namun bagi Jokowi, tudingan ini bukan sekadar guyon. Ia resmi melapor ke polisi.

Laporannya mencakup 12 nama, dan dari enam laporan yang masuk ke Polda, satu laporan dibuat langsung oleh beliau sendiri.

Tanda tangan presiden kali ini bukan untuk peraturan pemerintah, tapi untuk laporan pidana.

Selama penyelidikan, polisi memeriksa 130 saksi dan 22 ahli mulai dari dewan pers, KIP, KPI, ahli bahasa, sosiolog hukum, hingga digital forensik.
Saking banyaknya saksi, jumlahnya sudah bisa bikin satu fakultas baru: Fakultas Ijazahologi Terapan.

Dan dari hasil penyelidikan itu, polisi menyimpulkan ada unsur pidana. Maka delapan nama resmi “naik tingkat” dari netizen kritis menjadi tersangka realistis.

Tentu, langkah ini menimbulkan dua kubu: Yang pertama bilang, “Sudah benar, fitnah jangan dibiarkan.”
Yang kedua menjerit, “Kok kritik dianggap kriminal?”

Dua-duanya benar karena di negeri ini, kebenaran tergantung posisi duduk dan siapa yang pegang mikrofon.

Baca Juga :  Kalimantan Berasap, Pemerintah Sibuk Tiup Lilin?

Yang lucu, sebagian dari yang kini tersangka dulunya juga pernah jadi bagian dari keramaian politik pro-Jokowi.

Tentu, publik juga bertanya: kenapa energi bangsa dihabiskan buat ijazah, bukan buat naikkan kualitas pendidikan?

Kenapa kita lebih sibuk memastikan siapa yang lulus, daripada memastikan anak bangsa tak putus sekolah?
Dan kenapa kalau rakyat salah nulis di medsos, bisa dipanggil polisi tapi kalau pejabat salah kelola anggaran, cukup bilang “mohon maaf, akan dievaluasi”?

Kasus ini mungkin akan panjang, seperti semester tambahan tanpa SKS. Tapi satu hal pasti: di republik yang suka drama legal, setiap konflik selalu punya bab baru dan ijazah kali ini cuma salah satu bab dari skripsi besar bernama politik 2025.

Karena pada akhirnya, negeri ini memang unik: Di tempat lain, ijazah adalah bukti belajar.

Di sini, ijazah bisa jadi bahan pelajaran politik.

Dan begitulah sementara rakyat sibuk cari kerja, elite sibuk cari pasal.
Selamat datang di Indonesia: tempat di mana ijazah bisa jadi perkara, dan perkara bisa jadi pelajaran. ***

Penulis : Wiedmust

Editor : SuluhNTB Editor

Berita Terkait

NARASI: Membaca Kepribadian Calon Kepala Desa: Antara Narsisisme, Introversi, dan Kapasitas Intelektual dalam Perspektif Psikologi Birokrasi
Konser Andrea Bocelli Tetap  Berlangsung : Ketika Fanatisme Beragama Bertemu Ketidakdewasaan  Memahami Seni
Ajula, Manusia Pencipta dan Lahirnya Kebudayaan
Kalimantan Berasap, Pemerintah Sibuk Tiup Lilin?
Prabowo, Blunder, atau Strategi Pemetaan Barisan?
“Sejarah Bukan Kutukan: Dekonstruksi Mitos Guru Dane dalam Membaca Korupsi Lombok Barat”
Keributan Itu Tidak Lahir dalam Semalam
Powerless Society dan Pragmatisme Politik dalam Pemilihan Kepala Desa

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 10:32 WIB

NARASI: Membaca Kepribadian Calon Kepala Desa: Antara Narsisisme, Introversi, dan Kapasitas Intelektual dalam Perspektif Psikologi Birokrasi

Minggu, 1 November 2026 - 12:59 WIB

Konser Andrea Bocelli Tetap  Berlangsung : Ketika Fanatisme Beragama Bertemu Ketidakdewasaan  Memahami Seni

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 06:54 WIB

Ajula, Manusia Pencipta dan Lahirnya Kebudayaan

Senin, 24 Agustus 2026 - 12:42 WIB

Kalimantan Berasap, Pemerintah Sibuk Tiup Lilin?

Selasa, 18 Agustus 2026 - 09:11 WIB

Prabowo, Blunder, atau Strategi Pemetaan Barisan?

Berita Terbaru