Home / NTB

HMI Mataram Tuntut Transparansi Proyek Kantor Wali Kota Rp250 Miliar: Rincian Anggaran Tidak Pernah Dibuka ke Publik

Senin, 8 September 2025 - 16:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang Sakti

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang Sakti

SULUHNTB.COM – Rencana pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp240–250 miliar kembali menuai sorotan.

Kali ini, kritik datang dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang Sakti, yang menilai proyek tersebut sarat persoalan mulai dari transparansi anggaran, sengketa lahan, hingga soal prioritas pembangunan.

Menurut Elang , pemerintah kota gagal memberikan penjelasan rinci terkait alokasi anggaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tahap awal memang dianggarkan Rp58 miliar pada APBD 2025, tetapi publik tidak pernah diberi rincian detail: berapa biaya per item, siapa pemenang tender, dan sejauh mana melibatkan tenaga kerja lokal.

Baca Juga :  Pemprov NTB Gelar Tasyukuran Dinobatkannya Sultan Muhammad Salahuddin Sebagai Pahlawan Nasional

Tanpa keterbukaan, proyek sebesar ini rawan disusupi praktik mark up, kolusi, bahkan penyalahgunaan uang rakyat,” tegasnya, Senin (8/9/2025).

Selain itu, masalah lahan juga belum tuntas. Ia mencontohkan masih adanya 6 are lahan di depan lokasi pembangunan yang belum dibebaskan, termasuk konter HP Atlantis dan lapak pedagang buah milik dr. Mawardi.

“Ahli waris menolak nilai appraisal karena dinilai tidak adil. Pemerintah terkesan memaksakan proyek mewah berjalan, padahal hak rakyat kecil belum diselesaikan,” ujarnya.

ELang juga menyoroti persoalan prioritas pembangunan. Menurutnya, kondisi sekolah rusak, fasilitas kesehatan terbatas, serta angka kemiskinan yang masih tinggi justru membutuhkan perhatian lebih dibanding pembangunan kantor baru.

Baca Juga :  Ancaman Banjir Rob Landa NTB Selama 11 Hari, BMKG Minta Warga Pesisir Tetap Siaga

“Apa urgensinya membangun kantor megah bernilai ratusan miliar di tengah rakyat yang masih susah? Apakah lebih penting kantor baru dibanding kualitas hidup masyarakat?” kritiknya.

HMI Mataram, kata Elang , menegaskan bahwa pembangunan seharusnya berpijak pada asas keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat kecil.

“Jika proyek ini terus dipaksakan tanpa membuka data anggaran secara detail dan tanpa menyelesaikan masalah lahan, maka pemerintah tidak hanya menyalahi prinsip tata kelola yang baik, tapi juga berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat,” tutupnya.***

Berita Terkait

Minderheidsnota di Paripurna APBD NTB, Raden Nuna, Made Slamet, Suhaimi dan Abdul Rahim Nyatakan Sikap Politik
Nobar Final Piala Dunia Satukan Ribuan Warga, Pemprov NTB Soroti Dampak Ekonomi UMKM  
Ratusan Warga NTB Antusias Ikuti Pelatihan Paralegal ADVOKAI
RSUP NTB Berbenah Total, Siap Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan Indonesia Timur
Perda Pajak NTB Disahkan, Pemprov Target Tambahan PAD Rp160 Miliar
Kesehatan NTB Melonjak! Stunting Turun Drastis, Jutaan Warga Diburu Program Cek Kesehatan Gratis
Alih Fungsi Lahan Di NTB Tak Terkendali, Politisi PDIP Desak Pemerintah Segera Stop Izin
Lepas Atribut Pejabat di Gawe Sosial Masbagik, Gubernur Iqbal: Saya Datang Sebagai Keluarga

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 14:15 WIB

Minderheidsnota di Paripurna APBD NTB, Raden Nuna, Made Slamet, Suhaimi dan Abdul Rahim Nyatakan Sikap Politik

Senin, 20 Juli 2026 - 15:03 WIB

Nobar Final Piala Dunia Satukan Ribuan Warga, Pemprov NTB Soroti Dampak Ekonomi UMKM  

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:59 WIB

Ratusan Warga NTB Antusias Ikuti Pelatihan Paralegal ADVOKAI

Selasa, 2 Juni 2026 - 10:50 WIB

RSUP NTB Berbenah Total, Siap Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan Indonesia Timur

Kamis, 21 Mei 2026 - 16:45 WIB

Perda Pajak NTB Disahkan, Pemprov Target Tambahan PAD Rp160 Miliar

Berita Terbaru

TAJUK RENCANA

Ketika Kekuasaan Tidak Lagi Mendengar

Sabtu, 12 Sep 2026 - 02:05 WIB

NARASI

Kalimantan Berasap, Pemerintah Sibuk Tiup Lilin?

Senin, 24 Agu 2026 - 12:42 WIB