Home / NTB

GMNI Mataram Tuding Inilah Penyebab Aksi Demo Besar-Besaran di NTB!

Selasa, 2 September 2025 - 18:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Ketua GMNI Mataram, Satya Ubhaya Sakti, menilai aksi besar di NTB dipicu pengkhianatan wakil rakyat lewat kebijakan kenaikan gaji DPR.

Ketua GMNI Mataram, Satya Ubhaya Sakti, menilai aksi besar di NTB dipicu pengkhianatan wakil rakyat lewat kebijakan kenaikan gaji DPR.

SULUHNTB.COM – Aksi besar yang mengguncang Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini yang berujung pembakaran Gedung DPRD NTB  mendapat sorotan tajam dari Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Mataram, Satya Ubhaya Sakti. 

Ia menegaskan bahwa gelombang perlawanan rakyat tidak lahir tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi kemarahan akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil, terutama terkait kenaikan gaji DPR di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Menurut Satya, kebijakan tersebut menjadi bentuk nyata pengkhianatan terhadap rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ketika rakyat berjuang menghadapi mahalnya harga kebutuhan pokok, keputusan menaikkan gaji wakil rakyat justru memperlebar jurang ketidakadilan,” tegasnya.

Satya juga menyoroti pernyataan sejumlah menteri yang dianggap meremehkan penderitaan masyarakat. Alih-alih memberikan solusi, kata Satya, ucapan itu semakin mempertebal jarak antara pemerintah dengan rakyat.

Baca Juga :  HMI Mataram Tuntut Transparansi Proyek Kantor Wali Kota Rp250 Miliar: Rincian Anggaran Tidak Pernah Dibuka ke Publik

“Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan publik makin terkikis dan berubah menjadi aksi perlawanan terbuka,” ujarnya.

Aksi besar di berbagai daerah, termasuk NTB, bahkan telah menelan korban jiwa. Satya menilai negara gagal menjamin hak rakyat dalam menyampaikan pendapat secara damai. Tindakan aparat yang dinilai represif justru memperbesar luka di masyarakat.

“Siapa yang memilih Kapolri? Siapa yang memutuskan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat? Presiden tidak bisa lepas tangan, semua harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Terbakarnya gedung DPRD NTB, lanjutnya, menjadi simbol hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. DPRD yang seharusnya menjadi saluran aspirasi kini dianggap tidak lagi mewakili rakyat. “Itulah akibat jika lembaga perwakilan berpihak pada elit, bukan pada denyut nadi masyarakat,” kata Satya.

Baca Juga :  Pemerintah Provinsi NTB Makin Semangat Bekerja. Ternyata ini Pemicunya!

Satya menilai akar masalah dari aksi besar di NTB dan berbagai daerah lainnya terletak pada tiga hal: kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, komunikasi politik yang buruk, serta tindakan represif aparat yang mematikan ruang demokrasi. Jika hal ini tidak segera dibenahi, Satya memperingatkan gelombang aksi massa akan terus membesar dengan risiko yang lebih berbahaya.

Satya menekankan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan kebijakan kontroversial, mengembalikan fungsi DPR sebagai saluran aspirasi, serta memastikan aparat mengedepankan pendekatan persuasif. “Tanpa perubahan nyata, kemarahan rakyat akan semakin membesar dan sulit dikendalikan,” pungkasnya. ***

 

 

 

Penulis : Syarani Darayatul Asri

Editor : SuluhNTB Editor

Berita Terkait

Cegah Risiko Korupsi, Pokir yang Terindikasi Anomali Tidak Dapat Dilaksanakan
Logis NTB Desak Musyafirin Mundur sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah
Minderheidsnota di Paripurna APBD NTB, Raden Nuna, Made Slamet, Suhaimi dan Abdul Rahim Nyatakan Sikap Politik
Nobar Final Piala Dunia Satukan Ribuan Warga, Pemprov NTB Soroti Dampak Ekonomi UMKM  
Ratusan Warga NTB Antusias Ikuti Pelatihan Paralegal ADVOKAI
RSUP NTB Berbenah Total, Siap Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan Indonesia Timur
Perda Pajak NTB Disahkan, Pemprov Target Tambahan PAD Rp160 Miliar
Kesehatan NTB Melonjak! Stunting Turun Drastis, Jutaan Warga Diburu Program Cek Kesehatan Gratis

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 10:30 WIB

Cegah Risiko Korupsi, Pokir yang Terindikasi Anomali Tidak Dapat Dilaksanakan

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:50 WIB

Logis NTB Desak Musyafirin Mundur sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah

Selasa, 15 September 2026 - 14:15 WIB

Minderheidsnota di Paripurna APBD NTB, Raden Nuna, Made Slamet, Suhaimi dan Abdul Rahim Nyatakan Sikap Politik

Senin, 20 Juli 2026 - 15:03 WIB

Nobar Final Piala Dunia Satukan Ribuan Warga, Pemprov NTB Soroti Dampak Ekonomi UMKM  

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:59 WIB

Ratusan Warga NTB Antusias Ikuti Pelatihan Paralegal ADVOKAI

Berita Terbaru