SULUHNTB.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah bersiap meluncurkan program unggulan bertajuk ‘Desa Berdaya’ sebagai bentuk intervensi terpadu terhadap persoalan kekerasan perempuan dan anak yang kian marak terjadi di tingkat desa.
Program ini diinisiasi sebagai bagian dari visi besar Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, untuk menangani berbagai permasalahan sosial secara terintegrasi—mulai dari kemiskinan ekstrem, kesehatan, pendidikan, digitalisasi desa, hingga isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kita harapkan ini bisa menjadi salah satu langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun perlindungan terhadap anak,” ujar H. Yusron Hadi, S.T., M.UM, Kepala Dinas Kominfotik NTB, saat hadir dalam Talkshow Bincang Kamisan di Command Center Kantor Gubernur NTB, Kamis 5 Juni 2025.
Tantangan Kekerasan Perempuan dan Anak di NTB
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Ratusan laporan masuk setiap tahunnya, dengan bentuk kekerasan yang mencakup fisik, seksual, hingga psikologis. Dalam konteks ini, pendekatan dari hulu ke hilir menjadi krusial, terutama di level komunitas atau desa.
Joko Jumadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab tingginya angka kekerasan.
“Maraknya kasus pada perempuan dan anak seringkali tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi semata, tetapi juga seringkali disebabkan oleh pola asuh dan tidak berhasilnya pendidikan di tingkat keluarga,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya sistem perlindungan yang komprehensif, dari pencegahan, pengurangan risiko, hingga penanganan kasus secara tuntas.
“PR kita adalah bagaimana membangun sistem yang komprehensif, intervensif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
‘Desa Berdaya’: Intervensi Strategis dari Akar Rumput
‘Desa Berdaya’ menjadi salah satu program prioritas yang dirancang untuk mengakselerasi solusi di tingkat desa, dengan tujuan membangun ekosistem yang aman bagi perempuan dan anak. Melalui program ini, berbagai kegiatan lintas sektor akan disinergikan: dari layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga edukasi tentang hak anak dan kesetaraan gender.
Prof. Atun Wardatun, M.Ag., MA., Ph.D, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Mataram, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi fokus utama jika NTB ingin mencapai visinya.
“Tanpa intervensi yang terukur dan terarah terhadap perlindungan perempuan dan anak, maka visi misi NTB Makmur Mendunia tidak akan bisa tercapai,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan multisektor menjadi keharusan, namun tetap membutuhkan satu lembaga sebagai pengarah agar intervensi tidak tumpang tindih.
Oleh karena itu, Prof. Atun menekankan urusan perempuan dan anak bukan urusan satu lembaga semata, dibutuhkan intervensi lintas sektoral. “Namun tetap membutuhkan leading sektor agar gerakannya lebih terukur dan terencana,” jelasnya.
Kolaborasi Multisektor dan Peran DP3AP2KB
Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak dari DP3AP2KB NTB, Sri Wahyuni, S.IP, mengapresiasi hadirnya program Desa Berdaya sebagai bentuk penguatan sistem.
“Selama ini kami terus bertempur dengan berbagai kekurangan yang ada untuk berjuang mengentaskan berbagai kasus kekerasan perempuan dan anak yang ada di Provinsi NTB,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai stakeholder—baik pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, hingga tokoh masyarakat.
Program ini diyakini akan menjadi titik balik dalam menciptakan sistem perlindungan yang kuat dan menyeluruh, dengan desa sebagai pusat intervensi awal.
Mendorong Desa Menjadi Wilayah Ramah Perempuan dan Anak
Program ‘Desa Berdaya’ selaras dengan konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang juga diusung oleh pemerintah pusat. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, desa-desa di NTB diarahkan untuk tidak hanya menjadi mandiri secara ekonomi, tetapi juga aman, nyaman, dan inklusif untuk seluruh warganya.
Salah satu strategi yang dikembangkan adalah mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk memperkuat layanan berbasis masyarakat, termasuk rumah aman, pusat pengaduan cepat, dan pelatihan orang tua dalam pola asuh positif.
Menuju NTB Makmur dan Bebas Kekerasan
‘Desa Berdaya’ bukan hanya program pemberdayaan semata, melainkan platform transformasi sosial yang menempatkan desa sebagai pusat perubahan. Dengan intervensi yang tepat, dukungan regulasi, dan sinergi lintas sektor, NTB memiliki peluang besar untuk menghapus lingkaran kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dengan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan, program ini akan menjadi contoh model pembangunan daerah yang responsif gender dan ramah anak. Ke depan, ‘Desa Berdaya’ diharapkan mampu menjadi percontohan nasional dalam mewujudkan desa yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan. (***)
Penulis : SN-07
Editor : SuluhNTB Editor
