Hoaks Penculikan Anak di NTB Bikin Resah, Pemprov Pastikan Flyer Viral Bukan Informasi Resmi

Selasa, 19 Mei 2026 - 11:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Heboh Isu Penculikan Anak di NTB, Pemprov Tegaskan Flyer yang Beredar Palsu

Heboh Isu Penculikan Anak di NTB, Pemprov Tegaskan Flyer yang Beredar Palsu

SULUHNTB.COM – Isu dugaan penculikan anak yang ramai beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir dipastikan tidak benar.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB menegaskan bahwa flyer yang viral tersebut merupakan hoaks dan bukan produk resmi Pemerintah Provinsi NTB.

Kepala Dinas Kominfotik NTB yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Pemprov NTB Dr H Ahsanul Khalik  SSos MH meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan validitasnya. Pemerintah menilai penyebaran kabar bohong seperti ini sangat berbahaya karena dapat memicu keresahan publik hingga tindakan main hakim sendiri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fenomena hoaks penculikan anak memang kerap muncul dan menyebar cepat melalui berbagai platform digital seperti Facebook, WhatsApp, TikTok hingga Instagram. Di NTB sendiri, isu tersebut mendadak menjadi perhatian masyarakat setelah beredarnya flyer berisi peringatan penculikan anak dengan mencatut logo Pemerintah Provinsi NTB.

Namun setelah dilakukan penelusuran, desain dan identitas visual pada flyer itu dipastikan tidak sesuai dengan standar resmi pemerintah daerah.

Baca Juga :  Kejati NTB Jadwalkan Pemeriksaan TGB Zainul Majdi dalam Kasus Dugaan Korupsi NCC

“Kami mengimbau masyarakat jangan mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jangan sampai isu seperti ini memicu kepanikan atau tindakan yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTB menilai masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menerima informasi digital, terlebih jika informasi tersebut bersifat sensitif dan berpotensi memancing emosi publik. Di era media sosial saat ini, sebuah informasi palsu dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit tanpa melalui proses verifikasi.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengecek sumber informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Langkah sederhana seperti memeriksa akun resmi pemerintah atau media terpercaya dinilai penting untuk mencegah penyebaran berita bohong.

Kominfotik NTB juga mengingatkan bahwa dampak hoaks tidak bisa dianggap sepele. Selain menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, isu palsu tentang penculikan anak juga berpotensi memicu konflik sosial yang membahayakan keselamatan warga.

Ia mengungkapkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Saat itu, seseorang dituduh sebagai penculik hanya berdasarkan rumor yang beredar di masyarakat. Akibatnya, korban dikejar massa, mengalami penganiayaan hingga ada yang meninggal dunia karena dibakar hidup-hidup.

Baca Juga :  Pencopotan Zainul Muttaqin: Banding KPU Tidak Mengubah Fakta Hukum

“Hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi di NTB. Karena itu masyarakat harus bijak, tenang, dan mengedepankan tabayun atau klarifikasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bahwa penyebaran informasi tanpa klarifikasi dapat berujung fatal. Pemprov NTB berharap masyarakat tidak mudah terpancing emosi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi informasi viral.

Dalam penjelasannya, Kadis Kominfotik NTB mengaku dirinya juga sempat menerima flyer tersebut dari seorang rekannya yang mempertanyakan keaslian informasi tersebut. Setelah diperiksa lebih lanjut, dipastikan bahwa flyer itu bukan berasal dari instansi resmi pemerintah.

“Saya sendiri menerima flyer itu dari seorang teman yang bertanya apakah benar berasal dari Pemprov NTB, dan sudah saya pastikan itu bukan,” katanya.

Kasus viralnya flyer hoaks penculikan anak ini kembali menunjukkan pentingnya literasi digital di tengah masyarakat. Kemampuan memilah informasi dinilai menjadi kebutuhan utama di tengah derasnya arus informasi media sosial yang sering kali tidak terfilter.***

 

Penulis : SN-07

Editor : SuluhNTB Editor

Sumber Berita: siaran pers Diskominfotik NTB

Berita Terkait

Kejagung Diminta Beri Sanksi Tegas Pelaku Korupsi Solar Nonsubsidi di Pertamina
Tak Ingin Reformasi Polisi Sekadar Pencitraan, KMS NTB Desak Langkah Nyata Pemerintah. Inilah Tuntutan Mereka!
Advokat Baru IKADIN NTB Diharapkan Pegang Teguh Kode Etik Advokat, Memikul Amanah Konstitusi
Padati Diskusi Jumat Menggugat PW Ansor, Aktivis Desak Aparat Hukum Segera Tetapkan Tersangka Dana Siluman DPRD NTB
Pencopotan Zainul Muttaqin: Banding KPU Tidak Mengubah Fakta Hukum
Ketua DPRD NTB Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Uang ‘Siluman’ Anggaran Pokir 2025
Sidang Ditunda, Aktivis Fihirudin dan Kuasa Hukumnya Tak Gentar Menuntut Keadilan
Mencuat Desakan  H Irzani Ikut Diperiksa  Kejati dalam Kasus NCC. APM Beberkan alasan!

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 11:19 WIB

Hoaks Penculikan Anak di NTB Bikin Resah, Pemprov Pastikan Flyer Viral Bukan Informasi Resmi

Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:31 WIB

Kejagung Diminta Beri Sanksi Tegas Pelaku Korupsi Solar Nonsubsidi di Pertamina

Jumat, 19 September 2025 - 04:58 WIB

Tak Ingin Reformasi Polisi Sekadar Pencitraan, KMS NTB Desak Langkah Nyata Pemerintah. Inilah Tuntutan Mereka!

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 22:54 WIB

Advokat Baru IKADIN NTB Diharapkan Pegang Teguh Kode Etik Advokat, Memikul Amanah Konstitusi

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 20:28 WIB

Padati Diskusi Jumat Menggugat PW Ansor, Aktivis Desak Aparat Hukum Segera Tetapkan Tersangka Dana Siluman DPRD NTB

Berita Terbaru

NARASI

Bangkitlah Indonesia, atau Sekadar Ramai di Media Sosial?

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:54 WIB