SULUHNTB.COM — Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (1/8), disambut aksi damai dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Mataram.
Aksi tersebut digelar di perempatan Islamic Center, bersamaan dengan agenda penutupan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang dihadiri langsung oleh Wapres.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksinya, para kader GMNI secara bergiliran menyampaikan orasi dan membagikan selebaran berisi kritik tajam terhadap kinerja Gibran selama 285 hari menjabat sebagai Wakil Presiden. Mereka menilai, janji-janji politik yang digaungkan saat kampanye belum terwujud, bahkan dianggap berseberangan dengan kondisi objektif yang terjadi di lapangan.
Ketua DPC GMNI Kota Mataram, Satya Ubhaya Sakti, menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap kehadiran Wapres di NTB, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk melakukan kontrol sosial.
“Kami menghormati kehadiran Wapres ke NTB. Namun, sebagai organisasi kerakyatan, kami punya kewajiban menyampaikan evaluasi terbuka. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja sejauh ini belum terlihat realisasinya. Justru ribuan buruh mengalami PHK di awal masa pemerintahan,” tegas Satya dalam orasinya.
Berdasarkan data serikat buruh, sekitar 60 ribu pekerja telah kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan pertama 2025.
Sementara data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 42.385 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Januari hingga Juni 2025. GMNI menilai angka tersebut sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menjamin keberlangsungan pekerjaan, terutama bagi generasi muda.
“Tidak semua anak muda di negeri ini seberuntung Mas Wapres yang punya privilege luar biasa, bahkan bisa mengubah aturan untuk menyesuaikan dirinya,” sindir Satya.
Aksi berlangsung tertib dan damai, namun sempat diwarnai tekanan verbal dari aparat kepolisian yang meminta massa membubarkan diri.
Meski demikian, para kader GMNI tetap melanjutkan aksi dengan damai sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat.
Lebih jauh, GMNI juga menyoroti ketimpangan perhatian antara kegiatan seremonial pemerintahan dan penanganan persoalan dasar masyarakat.
Menurut mereka, pembangunan daerah harus difokuskan pada aspek-aspek substansial, seperti pendidikan, pengentasan pengangguran, dan distribusi ekonomi yang merata.
“Kami juga mendesak Gubernur NTB agar tidak hanya hadir dalam agenda simbolik, tetapi benar-benar bekerja menangani masalah riil masyarakat,” tambah Satya.
GMNI menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari konsistensi gerakan mahasiswa untuk tetap kritis terhadap kekuasaan.
Organisasi ini berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan secara objektif, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan rakyat.***
Penulis : Syarani Darayatul Asri
Editor : SuluhNTB Editor
