SULUHNTB.COM – Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengkritik tajam kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang dinilai lamban, tidak responsif, dan jauh dari standar profesionalitas dalam menanggapi surat permintaan hearing terkait revisi Undang-Undang TNI.
Ketidakseriusan ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa yang berupaya mengawal isu strategis tersebut.
Surat resmi yang diajukan FL2MI NTB telah diterima dan diklaim sudah didisposisi oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) beberapa waktu lalu. Namun, hingga jadwal hearing yang telah disepakati, yakni Jumat, 21 Maret 2024, tidak ada kabar atau konfirmasi lebih lanjut dari DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merasa aspirasinya diabaikan, perwakilan FL2MI NTB akhirnya mengambil langkah tegas dengan mendatangi langsung kantor DPRD Provinsi NTB untuk menuntut penjelasan.
Alih-alih mendapat jawaban memadai, kunjungan tersebut justru menguak fakta mencengangkan: surat yang seharusnya sudah diproses ternyata baru dinaikkan ke pimpinan DPRD pada hari yang sama dengan kedatangan mereka.
Temuan ini memperlihatkan carut-marut administrasi dan lemahnya koordinasi internal di tubuh DPRD NTB, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi rakyat.
“Kami sangat kecewa. Ini bukan sekadar keterlambatan, tapi cerminan buruknya tanggung jawab DPRD terhadap aspirasi mahasiswa dan isu strategis yang menyangkut kepentingan nasional. Birokrasi yang lamban ini memperlihatkan ketidakseriusan mereka,” ungkap Lukmanul Hakim, Penanggung Jawab FL2MI NTB wilayah Mataram, dengan nada geram.
Lukmanul menegaskan bahwa DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat, wajib responsif terhadap suara mahasiswa yang tengah memperjuangkan revisi UU TNI demi kepentingan bangsa.
Ia juga mengecam sikap DPRD yang dinilai sengaja mengulur waktu tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kami menuntut reformasi birokrasi di DPRD NTB. Aspirasi rakyat, termasuk mahasiswa, tidak boleh diperlakukan seperti angin lalu,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD NTB terkait kritik keras ini.
Ketidakhadiran respons dari pihak legislatif semakin memperkuat persepsi bahwa lembaga tersebut abai terhadap tanggung jawabnya. FL2MI NTB berjanji akan terus mengawal isu ini dan tidak akan tinggal diam jika DPRD tetap menjadi penghambat aspirasi masyarakat.
Kejadian ini menambah daftar panjang pekerjaan rumah DPRD NTB untuk memperbaiki kinerja dan profesionalisme. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ini bisa semakin tergerus, terutama di mata generasi muda yang tengah kritis mengawasi kebijakan publik. ***
Penulis : Syarani Darayatul Asri
Editor : SuluhNTB Editor
