SULUHNTB.COM —Konflik Politik internal Partai yang tidak ideologis kerap mengemuka paska reformasi 1998 , misalnya ditandai dualisme kepengurusan serta adanya manuver saling eliminasi antar kubu, dinilai berpotensi merusak masa depan partai itu sendiri.
Di tengah kebutuhan mendesak untuk membenahi kekuatan politik menambah jumlah basis elektoral menambah ambang batas parlemen nasional, pertikaian sesama elite Parpol justru bisa mengancam regenerasi kepemimpinan.
“Konflik politik yang tidak ideologis semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut. Apalagi jika konflik melibatkan aktor eksternal yang sengaja mengadu domba untuk melemahkan eksistensi. Perseteruan yang kerap berujung pada saling _*menggergaji*_ bukan hanya menguras energi organisasi, tetapi juga dapat memperlemah kepercayaan publik ,” kata Politisi Senior PDI Perjuangan NTB, H Ruslan Turmuzi di Mataram, Kamis (22/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ruslan Turmuzi mengatakan, konflik internal Partai juga menandakan proses kaderisasi dan ideologi tidak berjalan dengan baik.
“Ketika konflik internal partai misalnya berujung pada persaingan politik yang tidak fair, persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai siapa yang menguasai kepengurusan, tetapi juga bagaimana regenerasi partai dijalankan,” ucap lelaki yang akrab disapa RT ini.
Dia menegaskan, di era persaingan elektoral yang makin ketat sesama Parpol ini, semestinya perlu dihindari konflik politik yang tidak ideologis apalagi terkesan saling merasa paling benar
“Disinilah pentingnya proses ideologisasi kader partai yang kuat untuk memperkuat soliditas dan menjadi panduan gerak fungsionaris yang taat struktural ,” tambah RT.
Ditegaskan RT , Potret Demokratisasi Politik yang saat ini terkesan anomali tidak bisa dilepaskan dari situasi politik di tingkat nasional menyongsong kontestasi 2029 mendatang.
“Pembahasan RUU Pemilu hingga saat ini belum menemukan titik temu atau kompromi terkait ambang batas parlemen atau Parlementary Threshold yang bisa diterima semua pihak secara fair dan demokratis,” urai RT.
RT menambahkan, Kondisi keterbukaan dan demokratisasi saat ini semestinya menjadi momentum bagi semua Parpol untuk mengevaluasi strategi politik, memperbaiki tata kelola organisasi, dan membuka ruang yang seluas luas untuk rekruitmen Kader melalui proses edukasi politik yang sistematis, terukur dan masiv.
” Namun, jika energi organisasi justru tersedot untuk mempertahankan pengaruh dan saling menggergaji, upaya pembenahan itu akan semakin sulit dilakukan. Imbasnya, imbasnya kepercayaan publik turun,” urai RT
RT menegaskan, pengalaman dan senioritas memang penting dalam organisasi politik. Kedua, senioritas semestinya menjadi avant garde membimbing dan menyiapkan generasi penerus, pelanjut perjuangan Partai demi ‘membesarkan’ kepentingan rakyat.
” Mereka justru merupakan aset yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, menyampaikan gagasan, membangun dukungan masyarakat, dan ikut menentukan arah partai,” tutur Ruslan Turmuzi.
Era Pemilih Muda
Terpisah, Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto menambahkan, regenerasi kepemimpinan juga berkaitan erat dengan perubahan komposisi pemilih.
Pemilih muda merupakan kelompok strategis dalam pemilu saat ini dan masa-masa mendatang. Parpol kata Mi6 , tidak cukup hanya mengandalkan sejarah dan identitas politiknya. Jika ingin dilirik pemilih muda, Parpol harus mampu menunjukkan bahwa organisasinya terbuka terhadap pembaruan, memberikan kesempatan berdasarkan kapasitas, serta menyediakan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi secara substantif.
Akan menjadi kontradiktif apabila partai berharap memperoleh dukungan pemilih muda, tetapi kader mudanya sendiri tidak mendapatkan ruang yang memadai di dalam organisasi.
“Regenerasi itu nggak cuma memasukkan anak muda ke dalam struktur untuk memenuhi kebutuhan formal. Mereka perlu memperoleh kesempatan nyata untuk mengambil keputusan, mengembangkan kepemimpinan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Didu panggilan karib Direktur Mi6 ini.
Dalam hal ini, Didu mengungkapkan, kader senior memiliki tanggung jawab besar. Pengalaman panjang dalam politik semestinya digunakan untuk memperkuat organisasi dan menyiapkan penerus.
“Keberhasilan seorang senior itu jangan cuma diukur dari lamanya bertahan dalam kepemimpinan. Harus juga diukur dari kemampuannya melahirkan generasi berikutnya,” tandasnya.***
Penulis : SN-03
Editor : Suluh NTB Editor
