Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik/Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan_
Delapan dekade setelah kemerdekaan dikumandangkan, sejumlah desa di Nusa Tenggara Barat masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh dalam bentuk kemiskinan ekstrem. Bagi sebagian keluarga, kemerdekaan masih terasa jauh dari ruang makan, sekolah anak-anak, dan akses terhadap layanan dasar. Namun di tengah tantangan itu, sebuah ikhtiar perlahan dirajut, *”Desa Berdaya,”* sebuah arah baru dalam membangun dari bawah, dari yang paling sunyi.
Program ini bukan sekedar inisiatif pembangunan pedesaan. Ia merupakan upaya untuk memulihkan relasi kepercayaan antara negara dan rakyat, antara kebijakan dan kenyataan, antara data dan wajah manusia yang selama ini tersembunyi di balik angka.
Program Desa Berdaya bagi Pemerintah Provinsi NTB dimulai dari bagaimana mengubah cara pandang terhadap Desa. Desa yang selama ini kerap diposisikan sebagai pelaksana kebijakan dari atas, dalam pendekatan Desa Berdaya, posisi itu digeser, desa menjadi perancang masa depan berbasis kekuatan komunitasnya sendiri. Desa tidak diposisikan sebagai objek, melainkan subjek utama dari perubahan sosial.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada forum Rakor Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dihadapan para Bupati/Walikota, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, menegaskan bahwa program ini bertumpu pada semangat keberdayaan, bukan ketergantungan. Gubernur Iqbal menyampaikan, “Kita tidak usah malu disebut daerah miskin, yang terpenting adalah bagaimana lima tahun mendatang tidak ada lagi kemiskinan ekstrem.”
Pernyataan itu mencerminkan kesadaran bahwa mengakui kondisi bukanlah kelemahan, tetapi titik tolak perubahan.
Kerangka berpijak Desa Berdaya di mulai dari enam pilar keberdayaan. Untuk mengukur capaian Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB menyusun enam indikator utama, yang tidak hanya mencerminkan pembangunan fisik, tetapi juga proses sosial yang sehat dan inklusif, yaitu :
1. Transparansi, di mana masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan dengan mudah dan terbuka.
2. Partisipasi Warga, termasuk kelompok rentan, memiliki ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
3. Inovasi, di mana Desa mampu menghadirkan solusi kontekstual terhadap persoalan yang dihadapi warganya.
4. Akuntabilitas Sosial, terdapat mekanisme kontrol sosial dari warga terhadap pelaksanaan program.
5. Inklusi Sosial dan Gender, Pembangunan menjangkau semua kelompok tanpa diskriminasi.
6. Kemandirian dan Daya Saing, Desa memiliki kekuatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Indikator ini menjelma bukan dalam bentuk laporan panjang, tetapi dalam denyut kehidupan, balai desa yang terbuka, musyawarah yang dihadiri pemuda dan perempuan, inovasi sederhana seperti perpustakaan kampung, dan posyandu yang aktif mendata kebutuhan keluarga.
Langkah nyata yang dilakukan harus dengan penentuan arah yang terukur.
Pemerintah Provinsi NTB tidak berhenti pada penyusunan indikator. Sejumlah langkah telah diambil sebagai bentuk konkret dari komitmen :
* Sebanyak 106 desa dengan status kemiskinan ekstrem dipetakan sebagai lokasi prioritas program, dan pada tahun 2025 ini akan diuji coba di 20 desa/kelurahan, setiap kabupaten/kota mengusulkan dua lokasi sebagai pilot project
* Alokasi dana Rp 500 juta per desa/Kelurahan diarahkan untuk intervensi berbasis kebutuhan aktual.
* Posyandu dijadikan titik simpul data dan layanan dasar, sebagai bagian dari strategi sosial terdesentralisasi.
* Tim percepatan lintas sektor dibentuk untuk mengawal sinergi antar-OPD, mitra swasta, dan lembaga non-pemerintah, yang disepakati dalam bentuk Satgas Desa Berdaya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara umum di desa tidak cukup dengan program sektoral, melainkan membutuhkan integrasi sosial yang hidup, lintas aktor, dan berakar kuat pada komunitas.
Program Desa Berdaya bersifat menumbuhkan, bukan sekedar membangun, di mana program Desa Berdaya menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus berbasis fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan desa bukan jalan baru, tetapi arah baru. Bukan dana besar, tetapi ruang untuk menyuarakan gagasan. Bukan intervensi dari luar, tetapi penguatan dari dalam.
Dari berbagai desa di NTB, nantinya akan tampak ruang musyawarah yang aktif, usaha kecil yang tumbuh, ibu-ibu yang memperhatikan gizi anak-anaknya, pemuda yang mengelola forum literasi. Desa mulai bergerak bukan karena disuruh, tetapi karena merasa memiliki masa depannya sendiri.
Desa Berdaya bukan sekedar program. Ia adalah narasi tentang bagaimana sebuah wilayah yang memiliki ketertinggalan memilih untuk tidak tertinggal secara martabat dan semangat. Ia adalah pengingat bahwa perubahan sosial bukan dimulai dari pusat kekuasaan, melainkan dari tempat yang selama ini mungkin kadanh dilihat sebelah mata, yaitu desa.
Dengan pendekatan yang terbuka, partisipatif, dan inklusif, NTB akan menunjukkan bahwa pembangunan bisa dimulai dari akar, bukan dari menara kebijakan. Bahwa masyarakat tidak perlu dijanjikan surga, cukup diberikan ruang untuk tumbuh dan dihargai sebagai mitra sejajar.
Jika harapan itu dirawat dan dipertahankan, maka Desa Berdaya tidak hanya akan menjadi strategi pengentasan kemiskinan, tetapi juga warisan tata kelola sosial yang beradab.***
