SULUHNTB.COM – Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga Anggota Komisi 1 DPR RI , H Rachmat Hidayat memberikan peringatan keras mengenai kondisi ketahanan pangan dan degradasi kualitas lahan di wilayah NTB.
Rachmat menyoroti hilangnya peran dinas pertanian dan pola tanam yang tidak terkendali sebagai ancaman serius bagi masa depan pangan daerah.
Rachmat mengungkapkan kegelisahannya setelah menerima instruksi langsung dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, terkait ancaman krisis pangan nasional. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan tanda-tanda kerusakan ekosistem yang nyata akibat eksploitasi lahan tanpa jeda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tanah kita sekarang sudah lelah. Pola tanam padi-padi-padi tanpa rotasi membuat tanah kehilangan kemampuan memulihkan diri. Dulu kita mengenal palawija untuk memberi jeda, sekarang semua berubah karena desakan ekonomi,” ujar Rachmat saat memberikan refleksi lapangan di Mataram, Kamis (16/4/2026).
Matinya Fungsi Penyuluhan
Salah satu poin krusial yang disoroti Rachmat adalah hilangnya kehadiran negara di tingkat pematang sawah. Ia menyebutkan banyak Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah yang kini terbengkalai.
“Datanglah ke Kotaraja di Lombok Timur atau ke Narmada di Lombok Barat. Banyak balai penyuluhan yang rusak dan fungsinya hilang. Penyuluh ada di atas kertas, tapi tidak hadir di tengah sawah untuk membimbing petani,” tegasnya.
Kondisi ini, menurut Rachmat, menyebabkan petani berjalan sendiri tanpa arah dan hanya mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan jangka pendek. Ia juga mengkritik kebijakan instan yang melibatkan sektor non-pertanian seperti aparat keamanan untuk mengurus komoditas tertentu, yang dinilainya bukan solusi jangka panjang bagi sistem pertanian yang berkelanjutan.
Kerusakan Alam di Pulau Sumbawa
Selain masalah penyuluhan, Rachmat mencontohkan dampak buruk pengelolaan lahan yang tidak terkendali di Pulau Sumbawa. Ia mencatat bahwa pembabatan hutan untuk penanaman jagung secara masif telah mengakibatkan bencana banjir tahunan.
“Para petani ulet kita dari Bima membuka lahan di Sumbawa, tapi karena tanpa pengaturan, kawasan hutan dibabat untuk jagung. Hasilnya? Banjir datang setiap tahun. Alam mulai menjawab,” katanya.
Desak Pemerintah Bertindak
Rachmat mendesak
pemerintah untuk segera kembali ke hal-hal mendasar (back to basic) guna mencegah krisis pangan yang lebih dalam. Ia menekankan empat poin utama yang harus segera dilakukan seperti, Menghidupkan kembali peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pendampingan petani, Mengatur ulang pola tanam, melalui sistem rotasi dan diversifikasi pangan (seperti talas dan keladi), Melindungi lahan produktif dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali di wilayah kabupaten, Mendorong regenerasi petani, dengan menjadikan sektor pertanian kembali menjanjikan bagi generasi muda.
“Persoalan pangan adalah persoalan kedaulatan. Kita tidak boleh terlena dengan kelimpahan semu di pasar hari ini. Jika fondasinya rapuh, suatu saat uang mungkin ada, tapi makanan tidak tersedia,” tutup Rachmat.***
