SULUHNTB.COM – Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, memastikan berbagai proyek infrastruktur di wilayahnya tidak terganggu meski ada kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mohan, berbagai proyek itu sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
“Ada beberapa kegiatan fisik, itu tidak kami rasionalisasi, tetap berjalan semua. Insyaallah setahun pertama ini di APBD 2025, semua running dengan baik dan sudah kami rencanakan,” terang Mohan saat diwawancarai di Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (12/2/2025).
Mohan menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak signifikan di Pemkot Mataram. Mohan mengeklaim sudah memperhitungkan berbagai pos yang bisa dirasionalisasi.
“Kami sudah perhitungkan mana pos-pos yang memang bisa kami rasionalisasi dan yang sifatnya mandatory spending. Sifatnya mandatory spending itu semua (program) bisa berjalan dan termasuk pemeliharaan infrastruktur dan lain-lain, semua bisa berjalan,” jelas Mohan.
Di sisi lain, Mohan mengungkapkan Pemkot Mataram harus tetap berupaya mencari berbagai sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu contohnya, yaitu soal dukungan anggaran kementerian untuk pembangunan riprap di sepanjang 9 kilometer (km) garis pantai di Mataram.
Menurut Mohan, anggaran untuk pembangunan riprap cukuplah besar, yakni sekitar Rp 145 miliar. Kebutuhan anggaran yang cukup besar itu tidak bisa didanai melalui APBD Pemkot Mataram.
“Itu kan menjadi bagian yang harus kami atensi supaya bisa segera kami tangani di tahun ini dan itu tidak mungkin menggunakan dana yang bersumber dari APBD, makanya kami berusaha (cari pendanaan) sumber dari luar,” jelas Mohan.
Selain pembangunan riprap, rehabilitasi sekolah-sekolah yang membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur juga perlu dilakukan pendanaan di luar APBD Pemkot Mataram. “Harus kami upayakan untuk itu,” jelas Mohan.
Sebagai informasi, Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui Inpres tersebut, pemerintah kini melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBN 2025, termasuk untuk dana transfer ke daerah.
Salah satu pos anggaran yang bakal dihemat ialah belanja alat tulis kantor (ATK). Terlebih, biaya untuk ATK tersebut pernah menelan anggaran mencapai Rp 44 triliun.
Rencananya, Prabowo melakukan penghematan besar-besaran untuk anggaran negara tahun ini hingga sebesar Rp 306,69 triliun. Sekitar Rp 256,1 triliun di antaranya akan dipangkas dari belanja kementerian dan lembaga.***
