SULUHNTB.COM – Pengadaan paket sembako senilai Rp40 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur seharusnya tidak lagi mengalami penundaan.
Direktur Lembaga Pengembangan Pedesaan, Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP menegaskan bahwa program ini bukan merupakan bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan, melainkan bagian dari strategi pengendalian inflasi selama bulan suci Ramadhan 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena ini program pengendalian inflasi, maka lokusnya ada di Dinas Perdagangan, bukan di Dinas Sosial,” ujar Kabul pada Kamis (6/3/2024). Menurutnya, pengendalian inflasi di Lombok Timur selama bulan Ramadhan perlu dilakukan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
Dalam pelaksanaannya, paket sembako tersebut harus melalui proses tender sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Namun, sempat muncul wacana penundaan pengadaan akibat regulasi terbaru terkait Transfer ke Daerah (TKD).
Akademisi dari Universitas Teknologi Mataram, Asyri Febriana, SH, MH, menegaskan bahwa jika merujuk pada Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024, maka pengadaan paket sembako memang perlu ditunda hingga besaran TKD yang dicadangkan oleh Menteri Keuangan ditetapkan.
“Namun, saat ini alokasi TKD sudah diputuskan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 pada 3 Februari 2025. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk menunda proses pengadaan barang dan jasa, termasuk tender paket sembako tersebut,” tegas Asyri.
Dengan kepastian tersebut, Pemkab Lotim kini didesak untuk segera melaksanakan proses tender guna memastikan program ini berjalan tepat waktu dan tidak menghambat stabilitas harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan. Apalagi, program ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Masyarakat pun berharap agar pengadaan ini segera direalisasikan tanpa kendala administrasi lebih lanjut. Pasalnya, keterlambatan pengadaan paket sembako dapat berdampak langsung terhadap kestabilan harga di pasar serta daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
