SULUHNTB.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mencari solusi kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu langkah strategis terbaru adalah program diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 25 persen yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2025.
Kebijakan ini secara resmi diluncurkan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam acara peluncuran program di Teras Udayana, Kota Mataram, Minggu, 29 Juni 2025.
Kebijakan ini bukan hanya sebatas insentif fiskal, tetapi merupakan strategi jangka panjang dalam membangun budaya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
“Pemberian diskon pajak kendaraan bermotor akan dilaksanakan mulai 1 Juli hingga 30 September 2025,” kata Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya.
Pendapatan Turun Sementara, Naik di Masa Depan
Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa meskipun secara hitung-hitungan awal program ini akan menurunkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, namun secara jangka panjang, efeknya diperkirakan akan berbalik positif.
“Kalau berhitung saat ini jelas akan terjadi penurunan pendapatan tapi untuk jangka panjang akan terjadi kenaikan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.
Kepatuhan wajib pajak yang masih di bawah 50 persen menjadi salah satu alasan utama diluncurkannya insentif ini. Gubernur menilai bahwa tantangan terbesar bukan pada tarif pajak, melainkan pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar tepat waktu.
“Apalagi, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor warga NTB masih di bawah 50 persen,” ujarnya.
Melalui diskon ini, pemerintah berharap dapat mendorong kesadaran kolektif masyarakat NTB bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Insentif Tambahan bagi Warga Prioritas dan Pembayar Taat
Dalam pelaksanaan program ini, Pemprov NTB juga memberikan perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu. Pelayanan spesial diberikan bagi penyandang disabilitas, penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dan para veteran.
“Kita berikan apresiasi kepada para veteran yang telah berkorban untuk membela kemerdekaan,” ucap Gubernur Iqbal.
Selain itu, insentif juga berlaku bagi masyarakat yang tercatat sebagai pembayar pajak taat. Artinya, mereka yang membayar secara konsisten sebelum jatuh tempo akan mendapatkan diskon tambahan sebagai bentuk penghargaan atas kepatuhan mereka.
“Mereka yang taat bayar pajak tapi pernah lewat jatuh tempo juga akan diberikan apresiasi,” katanya.
Langkah ini menciptakan sistem penghargaan yang diharapkan mampu memotivasi masyarakat lebih luas agar tidak menunda kewajiban membayar pajak, serta menumbuhkan budaya kepatuhan yang berkelanjutan.
Kebijakan Inklusif dan Berdampak Jangka Panjang
Gubernur Iqbal menekankan bahwa melalui pendekatan ini, pemerintah ingin memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa komitmen terhadap pembangunan akan diimbangi dengan pelayanan publik yang adil dan menghargai mereka yang patuh.
“Dengan pemberian diskon pajak kendaraan bermotor ini diharapkan ke depannya masyarakat taat untuk membayar pajak,” tegasnya.
Pemberian insentif tersebut tidak hanya dipandang sebagai pengurangan beban pajak, tetapi juga langkah cerdas untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya jumlah pembayar pajak aktif, maka akumulasi penerimaan daerah juga akan tumbuh seiring waktu.
Pentingnya Perbaikan Sistem dan Sosialisasi
Gubernur Iqbal menambahkan bahwa program ini akan dibarengi dengan peningkatan layanan dan sosialisasi publik. Targetnya, masyarakat mengetahui dan memanfaatkan momen diskon ini dengan baik. Dukungan sistem digitalisasi perpajakan yang semakin masif juga diyakini akan mempermudah proses pembayaran, serta menekan risiko keterlambatan atau kelalaian.
Sebagai bagian dari upaya menyeluruh, Pemprov NTB juga akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan, kepolisian, dan instansi teknis lainnya untuk menyampaikan informasi melalui berbagai kanal komunikasi, baik online maupun offline.
Melalui sinergi antar-instansi ini, diharapkan target peningkatan jumlah wajib pajak aktif dan penerimaan PKB dapat tercapai lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.
Kontribusi Pajak untuk Pembangunan NTB
Pajak kendaraan bermotor selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) di NTB. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Kebijakan diskon 25 persen ini diharapkan bukan hanya memberi dampak fiskal, tetapi juga membentuk keterlibatan masyarakat dalam siklus pembangunan melalui kontribusi yang nyata.
Bagi masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini, selain meringankan beban pembayaran, mereka juga turut membantu mempercepat pembangunan NTB secara keseluruhan.
Strategi Pajak yang Humanis dan Efektif
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tidak hanya menaruh perhatian pada angka, tapi juga pada pendekatan yang manusiawi dalam kebijakan fiskal. Diskon pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah daerah berusaha hadir tidak hanya sebagai penagih kewajiban, melainkan sebagai mitra pembangunan yang peduli pada beban ekonomi masyarakat.
Pemberian diskon ini menandai perubahan pendekatan dalam kebijakan pajak. Dari sekadar menagih kewajiban, menjadi strategi inklusif yang menghargai warga taat pajak dan memberikan peluang yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan implementasi kebijakan ini, NTB diharapkan menjadi salah satu provinsi percontohan dalam inovasi fiskal berbasis insentif, yang mampu menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan dan pembentukan karakter masyarakat yang taat aturan.
Diskon pajak, kendaraan bermotor, dan pendapatan daerah menjadi pilar utama dari strategi fiskal NTB tahun ini. Sebuah langkah progresif menuju tata kelola keuangan daerah yang modern, adil, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. (***)
