Deddy Sitorus: Retreat Kepala Daerah Perlu untuk Sinkronisasi dengan Visi Presiden Prabowo

Selasa, 11 Februari 2025 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

SULUHNTB.COM-  Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai bahwa retreat bagi kepala daerah penting untuk memahami secara langsung visi dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program pemerintah pusat.

Menurutnya, banyak kebijakan pusat yang berdampak pada daerah, seperti efisiensi anggaran hingga program makan bergizi gratis.

“Semua itu perlu dibahas karena pasti ada implikasinya terhadap belanja daerah,” ujar Deddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2).

Meski demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai apakah penyelenggaraan Retreat Kepala Daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah yang tepat.

“Silakan masyarakat menilai sendiri, apakah ini efisien atau tidak,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa setelah pelantikan pada 20 Februari 2025 di Jakarta, para kepala daerah akan mengikuti retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Baca Juga :  Aktivitas Edukasi Meriahkan Roadshow Bunda PAUD NTB di TK IT Al-Irsyad Al Islamiyah, Kelurahan Rakam, Lombok Timur

Pembekalan ini akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025, dengan persiapan 189 tenda untuk menampung 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

Bima Arya juga menegaskan bahwa kedisiplinan dan ketepatan waktu menjadi hal utama yang harus dipatuhi oleh seluruh kepala daerah selama mengikuti retreat tersebut.***

 

 

Berita Terkait

PDIP NTB Pecat Musyafirin, Partai Tak Mau Terus Menanggung Beban Polemik Komisaris Bank Daerah
Dana BTT Setengah Triliun Tak Tersentuh LHP BPK, Legislator PDI Perjuangan Tuntut Audit Investigatif
PDI Perjuangan NTB Peringati Tiga Dekade Kudatuli, Rawat Ingatan Demokrasi
Mi6 Nilai Oke Wiredarme Figur Muda Progresif untuk Demokrat NTB  
Bidik Anak Muda, PSI Mataram Perkuat Struktur hingga 50 Kelurahan
10 Pimpinan Travel Diperiksa KPK Terkait Dugaan Jual Beli Kuota Haji, Sinyal Penetapan Tersangka Makin Menguat
Ahmad Amrullah: Pemkab Lombok Timur Lalai, Pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 Molor
Aktivis, OKP, dan Mahasiswa Padati Diskusi Jumat Mengugat PW Ansor yang Mengurai Dana Siluman di DPRD NTB

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 16:49 WIB

PDIP NTB Pecat Musyafirin, Partai Tak Mau Terus Menanggung Beban Polemik Komisaris Bank Daerah

Rabu, 5 Agustus 2026 - 14:36 WIB

Dana BTT Setengah Triliun Tak Tersentuh LHP BPK, Legislator PDI Perjuangan Tuntut Audit Investigatif

Senin, 27 Juli 2026 - 14:28 WIB

PDI Perjuangan NTB Peringati Tiga Dekade Kudatuli, Rawat Ingatan Demokrasi

Jumat, 22 Mei 2026 - 23:18 WIB

Mi6 Nilai Oke Wiredarme Figur Muda Progresif untuk Demokrat NTB  

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:21 WIB

Bidik Anak Muda, PSI Mataram Perkuat Struktur hingga 50 Kelurahan

Berita Terbaru

NARASI

Ajula, Manusia Pencipta dan Lahirnya Kebudayaan

Sabtu, 10 Okt 2026 - 06:54 WIB