Ada semacam kutukan dalam republik ini: setiap presiden Indonesia berakhir sebagai “mantan yang disalahpahami.” Ketika berkuasa dielu-elukan, ketika turun dijelek-jelekkan. Seolah kepemimpinan di negeri ini hanya punya dua babak: masa bulan madu dan masa caci maki.
Soekarno, bapak bangsa, diakhiri dengan label “pro-komunis.” Padahal yang dekat dengannya bukan ideologi, melainkan realitas politik: Partai Komunis Indonesia memang pemenang Pemilu 1955. Bung Karno berupaya menjaga keseimbangan di tengah tiga kekuatan besar: militer, nasionalis, dan komunis. Tapi sejarah mencatat bukan keberaniannya membangun bangsa, melainkan akhir hidupnya yang sunyi dalam tahanan rumah.
Soeharto, pengganti yang katanya menyelamatkan, justru menjelma penguasa 32 tahun yang mengatur semuanya dari meja keluarga. Korupsi, kolusi, nepotisme bukan hanya jargon reformasi itu etiket istana Cendana. Lawan politik disingkirkan, mahasiswa ditembak, rakyat dibungkam. Tapi lihatlah paradoksnya: sebagian rakyat kini justru merindukan “stabilitas” era itu, seolah kebebasan hari ini terlalu mahal untuk dibiayai.
Habibie, yang sering dicemooh “bemper Suharto,” justru menjadi presiden paling singkat dengan jejak paling panjang. Ia yang berani melepas Timor Timur, membuka kran demokrasi, dan memberi ruang bagi kebebasan pers. Namun nasibnya tragis: dibenci oleh mentor yang dulu mengangkatnya. Republik ini memang ahli melupakan jasa dalam waktu cepat, dan ahli mengingat kesalahan dalam waktu lama.
Gus Dur presiden yang dicintai rakyat kecil, tapi dilengserkan elite besar. Tuduhan “Buloggate” dan “Bruneigate” jadi alasan formal, padahal substansinya cuma satu: Gus Dur terlalu jujur untuk politik yang kotor. Ia lebih suka melucu daripada berbohong. Ia memecat jenderal tanpa basa-basi, membela minoritas tanpa kalkulasi. Maka ia dijatuhkan lewat “mekanisme demokratis” yang sebenarnya tak lebih dari rapat perebutan kursi.
Megawati, satu-satunya presiden perempuan, dituduh “menjual aset negara.” Padahal banyak BUMN dilepas justru karena warisan beban utang masa sebelumnya. Tapi publik tak peduli. Dalam politik, persepsi lebih penting dari kebenaran. Meski begitu, Megawati tetap bertahan di balik layar, menjelma “king maker” yang tak pernah benar-benar pensiun.
SBY datang dengan janji perubahan dan air mata harapan. Tapi di ujung kekuasaannya, publik lebih ingat Century, Hambalang, dan Anas Urbaningrum. Kader partainya berjatuhan ke penjara, dan proyek mercusuar berubah jadi simbol mangkrak. Ia presiden yang terlalu hati-hati hingga kadang tampak tak berani. Tapi justru di masa dialah demokrasi berjalan dengan ritme paling stabil.
Dan kini Jokowi. Presiden rakyat yang berubah jadi presiden keluarga. Utang menumpuk, infrastruktur tumbuh, tapi juga kekuasaan mengakar. Ia pandai menampilkan kesederhanaan, tapi lihai memainkan kekuatan. Di akhir masa jabatannya, namanya diabadikan bukan lewat patung, melainkan lewat dinasti: Gibran di pusat, Bobby di utara. Dari “kerja, kerja, kerja” menjadi “waris, waris, waris.”
Maka lengkaplah daftar “Barisan Para Mantan.” Mereka semua pernah disanjung, lalu dicaci. Padahal setiap pemimpin datang dengan niat baik setidaknya di awal. Tapi sistem, budaya, dan lingkar kuasa selalu lebih kuat dari idealisme. Kita rakyat pun berperan: terlalu mudah mengidolakan, terlalu cepat menghujat.
Di republik yang gemar menyesali masa lalu dan mencurigai masa kini ini, mungkin kita perlu bertanya: apakah benar para mantan itu buruk atau justru kita yang tak pernah mau belajar dari mereka?
Sebab dalam politik Indonesia, tidak ada pahlawan abadi, hanya mantan yang selalu disalahkan.
Penulis : Wiedmust
Editor : SuluhNTB Editor
