November datang lagi, bulan penuh seremoni tentang kepahlawanan. Pidato resmi bertebaran, bunga ditabur di makam, dan bendera dikibarkan setengah tiang meski sebagian pahlawan mungkin menatap dari alam sana sambil geleng-geleng: “Kok yang itu sekarang mau dijadiin pahlawan juga?”
Ya, tahun ini bangsa ini punya usulan nyleneh: Soeharto, Presiden RI ke-2, Bapak Pembangunan sekaligus Bapak dari segala “pola pikir feodal modern”, diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
Rasionalisasinya? Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang KKN sudah dicabut. Seolah-olah dengan satu goresan pena, 32 tahun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa lenyap begitu saja seperti file dihapus dari flashdisk republik.
Padahal, kalau sejarah bisa dihapus dengan keputusan MPR, jangan kaget kalau nanti muncul wacana baru: “Rehabilitasi nama baik Orde Baru demi ketenangan spiritual bangsa.”
Kita tentu ingat, Soeharto bukan cuma membangun jalan tol, waduk, dan gedung pemerintahan, tapi juga membangun budaya takut. Ia mengatur politik seperti main catur di papan yang miring ke arahnya. Semua lawan-lawan kritis dikirim ke Pulau Buru atau dipensiunkan dini.
Bahkan demokrasi di zamannya cuma sebatas menempel di spanduk Pemilu: “Luber Jurdil” yang lebih sering berarti: Lubangi ‘Beringin’, lambang partai yang kalah itu ga disebut partai. Atau Lu Berani, Lu Dilibas.
Dan sekarang, 27 tahun setelah rakyat menggulingkannya, muncul wacana memahkotai beliau sebagai pahlawan. Luar biasa. Ini seperti menobatkan maling kambuhan jadi duta keamanan lingkungan.
Sementara itu, dua nama lain juga diajukan: Gus Dur dan Marsinah.
Gus Dur, sang pembela minoritas dan demokrasi, pernah dicopot karena melawan arus kekuasaan.
Marsinah, buruh perempuan dari Sidoarjo, dibunuh karena menuntut haknya. Mereka berdua mewakili keberanian tanpa privilese. Satu berjuang lewat humor dan hati nurani, satu lewat keringat dan darah di pabrik jam tangan.
Bayangkan, tiga nama ini kini disandingkan di meja penilaian negara. Satu menindas, dua ditindas. Tapi di negeri yang logikanya sering tergelincir, semua bisa disamakan asal punya “jasa bagi pembangunan bangsa”. Ya, mungkin “pembangunan” versi mereka adalah membangun ketakutan, membangun kroni, dan membangun istana yang jauh dari rakyat.
Lucunya, sebagian politisi beralasan, “Jasa Soeharto besar bagi bangsa.”
Betul besar. Begitu besar sampai utang luar negeri, korupsi kronis, dan represi politiknya masih terasa sampai hari ini. Kalau itu definisi jasa, maka korupsi pun bisa disebut bentuk cinta: “Ia tidak pergi ke luar negeri, tapi berputar di dalam negeri.”
Pepatah lama bilang, air susu dibalas air tuba.
Tapi di republik ini, pepatahnya berganti: air tuba dibalas bintang jasa.
Lalu apakah Soeharto akan benar-benar jadi Pahlawan Nasional? Bisa jadi. Karena di negeri ini, yang paling menentukan bukan kebenaran, tapi izin politik. Kalau kekuasaan sudah setuju, sejarah bisa dipelintir jadi stand-up comedy tanpa tawa.
Satu hal pasti: kalau benar jadi pahlawan, maka kita resmi hidup di era baru era di mana pelaku dan korban sejarah bisa diarak di satu panggung yang sama, hanya karena memori bangsa sudah dikomersialisasi.
Dan mungkin, dari alam sana, Marsinah akan tersenyum getir sambil berkata,
“Hebat, ya. Aku dibunuh oleh sistem yang sekarang mau dikasih bintang jasa.”
Di negeri ini, pahlawan bukan yang berani mati demi bangsa, tapi yang bisa bikin bangsa mati rasa.***
Penulis : Weidmust
Editor : SuluhaNTB Editor
