Home / NTB

Pojok NTB dan Mi6 Gelar Mimbar Bebas 100 Hari Iqbal-Dinda, Bukan Ajang Menjatuhkan tapi Mengingatkan

Senin, 26 Mei 2025 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SULUHNTB.COM -Pojok NTB bersama Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 akan menggelar Mimbar Bebas 100 Hari kepemimpinan Gubernur H Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri.

Mimbar Bebas ini bukan hendak menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan agar kekuasaan tetap berpijak pada rakyat.

“Seratus hari telah berjalan. Saatnya masyarakat berbicara, apakah janji tinggal kata-kata, atau telah menjadi nyata,” kata Admin Pojok NTB M Fihiruddin, di Mataram, Senin (26/5/2025).

Pasangan Iqbal-Dinda, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 20 Februari 2025.

Pasangan ini akan genap 100 hari memimpin Bumi Gora pada 31 Mei mendatang.

Fihiruddin mengungkapkan, 100 hari pertama merupakan masa evaluasi awal terhadap gaya kepemimpinan dan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Direktur LOGIS NTB ini menegaskan, dalam konteks demokrasi partisipatif, salah satu elemen penting adalah keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran. Mimbar Bebas yang digelar Pojok NTB dan Mi6 ini akan menjadi panggung hal tersebut.

“Jika pemimpin tak mau mendengar suara masyarakat di hari ke-100, maka ia akan tunarungu di hari ke-1000,” ucap Fihir.

Rencananya, Mimbar Bebas 100 Hari Iqbal-Dinda akan digelar Pojok NTB dan Mi6 di Tuwa Kawa Coffee Roastery, 1 Juni 2025.

Baca Juga :  Pemprov NTB Luruskan Isu Kereta Gantung Rinjani: Masih Tahap Kajian, Suara Publik Jadi Penentu

Fihir mengatakan, Pojok NTB dan Mi6 menyiapkan Mimbar Bebas ini sebagai panggung bagi siapa pun. Sebab, setiap suara memiliki hak yang sama untuk didengar.

Karena itu, Mimbar Bebas ini akan terbuka untuk mereka yang ingin menyampaikan kritik. Akan terbuka pula bagi mereka yang ingin memberi apresiasi. Dan terbuka pula bagi mereka yang ingin menyuarakan hal yang netral sekalipun.

“Mimbar ini bukan hendak menjatuhkan. Tapi untuk mengingatkan agar Iqbal-Dinda tetap berpijak pada rakyat,” kata Fihir.

Karena itu, aktivis dari kalangan muda ini menginginkan agar semua pihak memosisikan Mimbar Bebas ini sebagai instrumen demokrasi.

Tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat. Dan dalam momentum 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Mimbar Bebas ini menjadi sangat strategis sebagai alat kontrol sosial dan pengingat komitmen kepada publik.

“Jangan pernah lupa. Seratus hari sering dijadikan barometer awal keseriusan dan arah kebijakan seorang pemimpin dalam menjalankan program prioritas,” tandas Fihir.

Seluruh dinamika yang terjadi sepanjang Mimbar Bebas ini, diharapkan menjadi penyeimbang informasi publik terhadap segala pernyataan resmi yang telah dikeluarkan pemerintah.

Mimbar Bebas ini mungkin akan memunculkan narasi alternatif, sehingga publik bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Sehingga yang muncul tidak hanya berupa klaim semata.

Baca Juga :  "Jangan Jual Kecap!" Prof Asikin Ledek Polemik Fornas VIII: Dari Lomba Seksi hingga Ide Festival Sunatan Massal

Selain itu kata Fihir, respons pimpinan daerah terhadap suara di Mimbar Bebas ini akan menjadi indikator tentang seberapa adaptif dan terbuka Iqbal-Dinda terhadap masukan eksternal.

Termasuk seberapa sigap pasangan ini melakukan koreksi dini atas kebijakan yang dinilai publik tidak tepat sasaran.

“Tidak ada perubahan tanpa keberanian bicara. Kami menyiapkan Mimbar Bebas sebagai ruangnya,” tandas Fihir.

Sementara itu, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menambahkan, Mimbar Bebas ini jangan pernah dianggap sebagai ancaman.

Aktivis senior NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, Mimbar Bebas ini justru menjadi cermin sehat bagi Iqbal-Dinda untuk terus memperbaiki arah kebijakan demi kepentingan rakyat.

Didu menekankan, kehadiran Mimbar Bebas adalah wujud iklim demokrasi yang sehat. Harus dibuka ruang yang luas, dimana publik dapat bebas menyuarakan pendapat tanpa pernah dibebani rasa takut.

“Seratus hari pertama bukan masa bulan madu, tapi masa masyarakat membuka mata. Jika seorang pemimpin meminta waktu tanpa kritik di awal masa jabatannya, boleh jadi pemimpin itu ingin bekerja tanpa kontrol, bukan bekerja untuk rakyat,” tutup Didu. (***)

Penulis : SN-03

Editor : SuluhNTB Editor

Berita Terkait

Kadis Kominfotik Beberkan Langkah Cepat Pemprov NTB Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg!
Kadis Kominfotik: Gubernur NTB Tekankan Integritas dalam Pelantikan Pejabat Eselon II dan Administrator
Gubernur NTB Apresiasi BASANTB WIKI, Dorong Pemuda Jadi Motor Perubahan Sosial
Pemprov NTB Resmi Luncurkan Buku Metadata 2025, Wujudkan Satu Data untuk Pembangunan Inklusif
Kemenko Polkam Ajak Warga NTB Tangkal Informasi Hoaks
Mandalika KORPRI Fun Night Run, Event Lari Malam Bertaraf Nasional Siap Diluncurkan
HMI Mataram Tuntut Transparansi Proyek Kantor Wali Kota Rp250 Miliar: Rincian Anggaran Tidak Pernah Dibuka ke Publik
Maulid Nabi di Masbagik, Gubernur Miq Iqbal Ajak Warga NTB Jaga Stabilitas Daerah

Berita Terkait

Jumat, 19 September 2025 - 20:02 WIB

Kadis Kominfotik Beberkan Langkah Cepat Pemprov NTB Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg!

Rabu, 17 September 2025 - 15:07 WIB

Kadis Kominfotik: Gubernur NTB Tekankan Integritas dalam Pelantikan Pejabat Eselon II dan Administrator

Sabtu, 13 September 2025 - 20:13 WIB

Gubernur NTB Apresiasi BASANTB WIKI, Dorong Pemuda Jadi Motor Perubahan Sosial

Jumat, 12 September 2025 - 19:49 WIB

Pemprov NTB Resmi Luncurkan Buku Metadata 2025, Wujudkan Satu Data untuk Pembangunan Inklusif

Kamis, 11 September 2025 - 20:36 WIB

Kemenko Polkam Ajak Warga NTB Tangkal Informasi Hoaks

Berita Terbaru