Belakangan ini ruang publik semakin riuh.
Berbagai kebijakan pemerintah terus menjadi perbincangan.
Ada yang mendukung. Ada yang mempertanyakan. Ada yang mengkritik.
Ada pula yang turun ke jalan.
Sebagian menyampaikan kajian dan riset. Sebagian lainnya memilih menyampaikan kegelisahan melalui media dan berbagai platform digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena itu terlihat dalam perdebatan mengenai sejumlah program pemerintah. Termasuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
Kebijakan publik memang tidak pernah lahir di ruang hampa.
Ia menyentuh kehidupan masyarakat. Karena itu, wajar jika masyarakat memberikan respons.
Tidak semua respons harus berupa pujian.
Tidak semua kritik pula berarti penolakan.
Di sinilah persoalan pentingnya.
Ketika begitu banyak suara telah disampaikan, apakah pemerintah benar-benar mendengarkan?
Pertanyaan ini sederhana.
Namun jawabannya tidak selalu sederhana.
Dalam kehidupan demokrasi, kritik adalah sesuatu yang wajar. Bahkan diperlukan.
Kritik membantu kekuasaan melihat sisi yang mungkin tidak terlihat dari dalam.
Kajian akademik memberikan perspektif. Riset menyajikan data. Demonstrasi menunjukkan keresahan.
Media merekam peristiwa. Percakapan di ruang digital memperlihatkan denyut opini publik.
Semuanya dapat menjadi bahan evaluasi.
Karena itu, kritik rakyat tidak semestinya selalu dibaca sebagai ancaman.
Tidak pula harus dianggap sebagai bentuk kebencian.
Bisa jadi kritik justru lahir dari kepedulian.
Ada harapan di baliknya.
Ada keinginan agar kebijakan pemerintah berjalan lebih baik.
Masalahnya muncul ketika kekuasaan hanya ingin mendengar suara yang menyenangkan. Pujian diterima.Kritik ditolak.
Orang yang sejalan dianggap benar.
Orang yang berbeda pandangan dianggap mengganggu.
Jika kondisi seperti ini dibiarkan, pemerintah akan kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Yaitu suara rakyat.
Dalam khasanah kebudayaan Sasak terdapat sebuah ungkapan yang menarik.
“Kentok Lendong Mata Peje.”
Ungkapan ini menggambarkan keadaan ketika telinga seolah hanya menjadi hiasan. Mata terbuka, tetapi tidak benar-benar melihat.
Dalam konteks kekuasaan, ungkapan tersebut menjadi metafora yang kuat.
Tentang kekuasaan yang mendengar suara kritik, tetapi tidak sungguh-sungguh menyimaknya.
Mendengar belum tentu memahami.
Memahami belum tentu mempertimbangkan.
Dan mempertimbangkan belum tentu diikuti keberanian untuk memperbaiki.
Padahal kekuasaan yang sehat membutuhkan semua proses itu.
Kritik harus didengar.
Data harus diperiksa.
Kekhawatiran masyarakat harus dipertimbangkan.
Jika memang kritik itu keliru, pemerintah dapat menjelaskannya dengan data.
Jika kritik itu benar, pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi.
Keduanya sama-sama penting.
Yang berbahaya justru ketika kritik tidak diberi ruang untuk menjadi bahan evaluasi.
Ada satu ironi lain yang patut direnungkan.
Orang-orang yang berada dalam lingkaran pemerintahan umumnya bukan orang sembarangan.
Banyak yang berpendidikan tinggi.
Banyak yang memiliki pengalaman.
Banyak pula yang memiliki pengetahuan dan kapasitas intelektual.
Namun pendidikan tinggi tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan.
Gelar tidak selalu membuat seseorang mampu menerima kritik.
Pengalaman tidak selalu membuat seseorang terbuka terhadap perbedaan.
Pengetahuan juga tidak otomatis membuat seseorang mau mengakui kesalahan.
Justru di situlah kecerdasan diuji.
Bukan ketika seseorang berhadapan dengan orang yang sepemikiran.
Tetapi ketika berhadapan dengan pendapat yang berbeda.
Dengan kritik yang tajam.
Dengan fakta yang tidak sesuai dengan keyakinannya.
Orang cerdas bukan orang yang selalu merasa benar.
Orang cerdas adalah mereka yang menyadari bahwa dirinya juga bisa keliru.
Karena itu, kekuasaan membutuhkan lebih dari sekadar orang pintar.
Kekuasaan membutuhkan orang yang mau belajar. Mau mendengar.
Dan berani melakukan koreksi.
Jangan Takut pada Cermin
Kritik pada dasarnya adalah cermin.
Cermin tidak selalu menunjukkan wajah yang ingin kita lihat.
Kadang ia memperlihatkan sesuatu yang kurang.
Sesuatu yang perlu diperbaiki.
Begitu pula kritik terhadap pemerintah.
Tidak semuanya benar.
Tetapi tidak semuanya salah.
Karena itu, tugas pemerintah bukan sekadar membantah kritik.
Tugas pemerintah adalah memilahnya.
Mana yang berbasis data.
Mana yang perlu dijawab.
Mana yang harus dikoreksi.
Dan mana yang memang tidak memiliki dasar.
Inilah yang disebut sebagai pemerintahan yang responsif.
Bukan pemerintahan yang selalu mengikuti semua tuntutan.
Tetapi pemerintahan yang mampu menjelaskan setiap keputusan dan terbuka terhadap evaluasi.
Sebab kebijakan publik bukan milik pemerintah semata.
Kebijakan publik menyangkut kehidupan masyarakat.
Karena itu, masyarakat berhak bertanya.
Berhak mengkritik.
Berhak menyampaikan keberatan.
Dan berhak mendapatkan penjelasan.
Pada akhirnya, ukuran kecerdasan sebuah pemerintahan bukan hanya jumlah orang bergelar di dalamnya.
Bukan pula seberapa banyak kebijakan yang berhasil dibuat.
Ukuran yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.
Apakah untuk mempertahankan keyakinan sendiri?
Atau untuk memahami kenyataan?
Apakah untuk membungkam kritik?
Atau menjadikannya bahan koreksi?
Pendidikan seharusnya membuat seseorang semakin terbuka.
Pengetahuan seharusnya membuat seseorang semakin rendah hati.
Kekuasaan pun seharusnya membuat seseorang semakin peka terhadap suara rakyat.
Sebab ketika telinga hanya berfungsi untuk mendengar tanpa menyimak, masalah mulai muncul.
Ketika mata terbuka tetapi tidak melihat kenyataan, kebijakan bisa kehilangan pijakan.
Dan ketika pikiran menolak belajar dari kritik, kekuasaan akan mudah terjebak dalam ruangnya sendiri.
Di sinilah “Kentok Lendong Mata Peje” menemukan relevansinya.
Bukan sebagai penghukuman.
Bukan pula sebagai tuduhan.
Tetapi sebagai pengingat.
Bahwa kekuasaan yang bijak harus memiliki telinga untuk rakyat.
Memiliki mata untuk melihat kenyataan.
Dan memiliki pikiran untuk terus belajar.
Sebab pemerintah yang mau mendengar bukan berarti pemerintah yang lemah.
Justru sebaliknya.
Kekuasaan yang mau mendengar adalah kekuasaan yang cukup kuat untuk mengakui bahwa kebenaran tidak selalu datang dari dalam lingkaran kekuasaan.
Dan perubahan sering kali dimulai dari keberanian untuk mendengarkan suara yang berbeda.
Wallahualam.
Penulis : Tim Redaksi
Editor : Suluh NTB Editor
