SULUHNTB.COM – Langkah cepat dan penuh empati diambil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyikapi bencana banjir yang melanda Kota Mataram.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, resmi menetapkan dua hari khusus, Selasa dan Rabu tanggal 8 dan 9 Juli 2025, sebagai Hari Solidaritas Kemanusiaan.
Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan respons tanggap terhadap ribuan warga yang terdampak bencana.
“Mulai hari ini dan besok, kami menetapkan sebagai Hari Solidaritas Kemanusiaan untuk Banjir Kota Mataram,” ujar Gubernur Iqbal dalam pernyataan resminya pada Selasa, 8 Juli 2025.
Penetapan dua hari solidaritas ini tidak hanya simbolik. Pemerintah Provinsi NTB juga mengambil langkah konkret dengan membebaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov dan Pemkot Mataram dari kewajiban hadir di kantor.
Sebagai gantinya, mereka diarahkan untuk turun langsung ke lapangan membantu masyarakat yang terdampak banjir.
Dengan pendekatan partisipatif ini, ribuan ASN dikerahkan membantu proses evakuasi, distribusi logistik, layanan dapur umum, hingga pendampingan psikososial di berbagai titik pengungsian yang tersebar di wilayah Mataram.
Kebijakan ini menjadi langkah progresif sekaligus humanis, karena menyatukan kekuatan birokrasi dengan semangat kemanusiaan.
Alih-alih bekerja di balik meja, para ASN kini menjadi garda terdepan dalam meringankan penderitaan warga terdampak.
Langkah ini menyusul keputusan sebelumnya yang diambil Gubernur Iqbal pada Senin, 7 Juli 2025, saat dirinya secara resmi menetapkan bencana banjir di Kota Mataram sebagai status darurat provinsi.
“Dengan penetapan status darurat ini, koordinasi penanganan tidak terbatas hanya di lingkup Kota Mataram, tetapi mencakup seluruh kabupaten dan kota di NTB,” jelas Gubernur Iqbal.
Penetapan status darurat provinsi memberikan kewenangan lebih luas bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk menggerakkan sumber daya lintas wilayah.
Artinya, dukungan dari kabupaten lain, baik logistik, personel, maupun peralatan evakuasi, dapat dimobilisasi lebih cepat dan efektif.
Gubernur juga menegaskan bahwa Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi merupakan cerminan wajah NTB secara keseluruhan. Karena itu, peran seluruh daerah dalam membantu pemulihan kondisi Mataram menjadi sangat penting.
“Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB merupakan wajah dari Provinsi NTB,” katanya menegaskan.
Bencana banjir yang melanda Mataram dalam beberapa hari terakhir ini menjadi salah satu yang terparah dalam sejarah beberapa tahun terakhir.
Hujan dengan intensitas tinggi sejak akhir pekan lalu membuat beberapa wilayah di Kota Mataram terendam hingga setinggi dada orang dewasa. Ribuan rumah warga, fasilitas umum, tempat ibadah, dan pusat layanan publik lumpuh total.
Situasi ini memaksa ribuan jiwa mengungsi ke lokasi-lokasi aman yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dan relawan. Di titik-titik pengungsian, kebutuhan mendesak seperti makanan siap saji, selimut, air bersih, hingga obat-obatan sangat diperlukan.
Melalui penetapan Hari Solidaritas Kemanusiaan, Pemprov NTB berharap mampu menggerakkan energi sosial yang lebih luas—tidak hanya dari ASN, tetapi juga dari elemen masyarakat lain, termasuk organisasi kemasyarakatan, relawan, pelajar, mahasiswa, dan pelaku usaha lokal.
Langkah kolaboratif ini pun diapresiasi oleh banyak pihak. Tokoh masyarakat, relawan kemanusiaan, dan warga terdampak melihat kebijakan ini sebagai bentuk kepemimpinan yang hadir di saat rakyat benar-benar membutuhkan.
“Ini bukan hanya soal perintah tugas, tapi bentuk nyata bahwa pemerintah hadir, menyatu dengan rakyat,” ujar Fatimah, seorang relawan sosial yang membantu di posko pengungsian Pagutan Barat.
Di sisi lain, banyak ASN yang justru merasa lebih berdaya dan terhubung secara langsung dengan masyarakat ketika berada di lapangan.
“Biasanya kita hanya kerja administratif, tapi kali ini kami bisa langsung bantu warga, rasanya sangat bermakna,” ungkap Dwi, seorang ASN dari Dinas Sosial NTB yang ikut mengatur pendistribusian bantuan logistik di wilayah Monjok.
Penetapan dua hari sebagai Hari Solidaritas Kemanusiaan diharapkan tidak hanya bersifat temporer, tetapi menjadi budaya baru dalam manajemen kebencanaan di NTB—yakni dengan melibatkan semua unsur birokrasi sebagai bagian dari sistem tanggap darurat terpadu.
Langkah ini sekaligus menjadi cerminan dari filosofi “manusia untuk manusia”, yang menjadi landasan utama dalam setiap bentuk penanganan krisis. Dalam jangka panjang, strategi seperti ini dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat NTB terhadap bencana.
Sementara itu, sejumlah pemerintah kabupaten lain, seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Bima, telah mulai mengirimkan bantuan logistik dan relawan ke Kota Mataram sebagai bentuk dukungan terhadap status darurat provinsi yang telah diberlakukan.
Perjalanan pemulihan Kota Mataram dari bencana banjir masih panjang. Namun dengan kekuatan solidaritas dan kolaborasi antarlembaga serta warga, harapan untuk kembali bangkit menjadi sangat nyata.
Gubernur Iqbal menutup arahannya dengan pesan sederhana namun kuat: “Hari ini bukan hanya tentang bencana, tapi tentang solidaritas. Mari kita tunjukkan bahwa NTB adalah satu keluarga besar yang saling menjaga.” (***)
Penulis : SN-07
Editor : SuluhNTB Editor
