SULUHNTB.COM – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari Gubernur NTB.
Persoalan yang sempat memicu keresahan masyarakat itu segera direspons dengan turunnya tim Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, H. Yusron Hadi, ST., MUM., menjelaskan bahwa tim Pemprov telah melakukan pemantauan ke beberapa titik di Kabupaten Lombok Barat, khususnya wilayah Gerung, Kuripan, dan sekitarnya. Lokasi tersebut teridentifikasi sebagai daerah yang mengalami keterbatasan pasokan gas melon, sebutan untuk LPG bersubsidi berukuran 3 kilogram.
“Tim Pemerintah Provinsi kemarin sudah turun ke lapangan, langsung melakukan pengecekan ke wilayah Gerung, Kuripan, dan sekitar yang teridentifikasi di Kabupaten Lombok Barat mengalami kekurangan pasokan,” jelas Yusron, Kamis (18/9/2025).
Menurut Yusron, dari hasil pantauan, sebenarnya tidak ada persoalan serius terkait jumlah ketersediaan LPG 3 kilogram di NTB.
Pasokan secara keseluruhan dinilai masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masalah muncul pada pola distribusi yang belum merata sehingga menimbulkan kesan adanya kelangkaan di beberapa daerah.
“Dari pemantauan tersebut sebenarnya dari jumlah persediaan dari semua kebutuhan tidak ada persoalan, namun ini ada pola distribusinya saja yang kurang merata,” tambahnya.
Langkah Cepat Pemprov NTB
Menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah-langkah strategis.
Pertama, Pemprov langsung menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta tambahan kuota LPG 3 kilogram. Langkah ini dianggap penting agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin.
Kedua, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan secara intensif di lapangan. Pemprov juga mendesak agar penambahan kuota bisa segera dipenuhi, mengingat kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha kecil terhadap LPG 3 kilogram cukup tinggi.
Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan melakukan pengawasan berkala terhadap distribusi LPG.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan tidak hanya tersedia, tetapi juga terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah.
Pemprov juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan agen penyalur, agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari.
“OPD terkait akan melakukan pemantauan secara berkala lagi memastikan pemerataan distribusi tetap bisa berjalan dan menguatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga hal seperti ini tidak berulang,” tegas Yusron.
Keluhan Masyarakat
Kelangkaan LPG 3 kilogram memang menjadi perhatian luas masyarakat. Di beberapa daerah, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas subsidi tersebut.
Bahkan di beberapa titik, harga gas melon melonjak lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Bagi masyarakat kecil, terutama pedagang makanan dan rumah tangga berpenghasilan rendah, kenaikan harga dan kelangkaan LPG 3 kilogram berdampak langsung pada aktivitas harian mereka. Oleh karena itu, perhatian cepat dari pemerintah daerah dianggap sangat penting untuk meredam keresahan publik.
Perhatian Gubernur NTB
Yusron menegaskan bahwa respons cepat ini tidak terlepas dari arahan Gubernur NTB yang meminta agar persoalan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk LPG subsidi, ditangani dengan serius. Pemerintah daerah berkomitmen agar masyarakat tidak terbebani oleh masalah distribusi maupun keterbatasan pasokan energi.
“Ini adalah bentuk perhatian serius Gubernur NTB terhadap kebutuhan masyarakat, terutama terkait LPG 3 kilogram yang sangat vital bagi rumah tangga maupun usaha kecil,” ujarnya. ***
Penulis : SN-01
Editor : SuluhNTB Editor
