SULUHNTB.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan empat ruas jalan dan jembatan akan mendapat perbaikan tahun ini melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, menyebutkan empat ruas tersebut yakni Jalan Sembalun (Lombok Timur) menuju Kayangan (Lombok Utara), Jembatan Konca di Bima, serta Jalan Lembar menuju Jembatan Kemakmuran di Lombok Barat. Untuk ruas Lembar–Jembatan Kemakmuran, pengerjaan dibagi menjadi dua paket, sehingga total terdapat empat paket pekerjaan.
Sadimin menjelaskan, Jembatan Konca di Bima saat ini mengalami kemiringan akibat diterjang banjir pada awal tahun lalu, yang berpotensi membahayakan pengguna jalan jika tidak segera diperbaiki. Kondisi serupa juga dialami Jembatan Kemakmuran di Lombok Barat.
“Anggaran untuk perbaikan jembatan membutuhkan sekitar Rp50 miliar, dengan panjang sekitar 100 meter,” ungkapnya.
Selain itu, sejumlah perbaikan jalan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB, di antaranya Jalan Pohgading–Tanjung–Geres dengan anggaran Rp28 miliar, Jalan Simpang Tano–Seteluk sebesar Rp39 miliar, serta Jalan Lunyuk, Sumbawa dengan anggaran Rp19 miliar.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB, Rikson, S.T., M.T., mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan 15 ruas jalan daerah di NTB untuk ditangani melalui IJD 2025. Namun, setelah verifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hanya beberapa ruas di 10 kabupaten/kota yang mendapat alokasi anggaran, dengan total sekitar Rp200 miliar.
Menurut Rikson, keterbatasan anggaran di Kementerian PU menjadi penyebab tidak semua ruas jalan yang lolos verifikasi dapat diperbaiki tahun ini.
“Pusat yang menentukan. Mudah-mudahan bulan ini sudah ada jawabannya. Di pusat juga semua bekerja keras, lembur untuk melakukan penilaian,” ujarnya, Sabtu (9/8) di Mataram.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran awal yang direncanakan Kementerian PU untuk penanganan jalan daerah di seluruh Indonesia mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun, setelah efisiensi, jumlah itu menyusut drastis menjadi Rp4 triliun pada tahap pertama.
Dengan anggaran terbatas, pemerintah pusat memprioritaskan jalan-jalan super prioritas sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup sektor pertanian dan ketahanan pangan, energi, serta pendidikan.
“Ruas yang dianggap prioritas adalah yang telah memenuhi seluruh kriteria, termasuk masalah lahan, desain, dan dokumen pendukungnya,” tegas Rikson***
