SULUHNTB.COM – Koperasi Merah Putih (KMP) menjadi sorotan dalam Bincang Kamisan edisi ke-10 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (17/7/25), bertempat di Command Centre UPTD Pusat Layanan Digital.
Dengan tema “Koperasi Merah Putih, Sudah Siapkah NTB?”, diskusi ini mengulas secara mendalam kesiapan daerah dalam memperkuat ekonomi desa melalui sistem koperasi berbasis kemandirian masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ahmad Mashyuri, narasumber utama, menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki konsep yang membedakannya dari koperasi konvensional.
Ia menjelaskan bahwa struktur dan prinsip kerja KMP sepenuhnya demokratis, tidak ada dominasi modal individu, dan semua anggota memiliki kedudukan yang setara dalam pengambilan keputusan.
“Koperasi Merah Putih merupakan kedaulatan ekonomi Indonesia, dari anggota untuk anggota dan oleh anggota,” tegas Ahmad Mashyuri.
Koperasi Merah Putih Tumbuh di 1.166 Desa NTB
Ahmad Mashyuri mengungkapkan bahwa hingga Juli 2025, terdapat 1.166 Koperasi Merah Putih yang telah resmi berbadan hukum dan tersebar di seluruh desa di NTB. Beberapa desa seperti Kekeri, Bilelando, dan Kembang Kuning bahkan disiapkan menjadi proyek percontohan koperasi yang akan segera diresmikan.
Dalam menjawab pertanyaan seputar dukungan anggaran, Mashyuri menegaskan bahwa KMP tidak bergantung pada dana APBD.
Pendanaannya sepenuhnya berasal dari inisiatif dan swadaya anggota koperasi. Pemerintah hanya berperan dalam fasilitasi legalitas serta memberikan pembinaan teknis kepada koperasi yang telah terbentuk.
“Koperasi ini bukan milik pemerintah. Skema bagi hasil disepakati sendiri oleh anggota melalui musyawarah. Pemerintah hanya jadi pendamping dan pembina,”ujarnya.
Koperasi Diawasi 13 Instansi, Bukan Sekadar Simpan Pinjam
Sebagai bentuk pengawasan dan jaminan integritas, KMP berada di bawah pengawasan Satgas Khusus yang terdiri dari 13 instansi, termasuk Dinas Koperasi, PMPD, Kominfo, Dinas Kesehatan, Pertanian, hingga BPKP. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlangsungan dan kejujuran dalam pengelolaan usaha koperasi.
Sementara itu, Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, menyatakan bahwa keberadaan KMP sejalan dengan arah program Desa Berdaya. Berdasarkan data terbaru, saat ini sekitar 38% desa di NTB berstatus mandiri, 40% maju, dan sisanya masih berkembang.
“Kami ingin meletakkan koperasi sebagai pondasi utama pemberdayaan desa. Dengan pendekatan ketahanan pangan dan wisata maju, desa bisa bangkit dan mandiri,” jelas Lalu Hamdi.
Menurutnya, koperasi bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi menjadi motor utama pengelolaan potensi ekonomi lokal. Dalam klaster prioritas pembangunan, sebanyak 106 desa miskin telah ditargetkan untuk dibina secara total, dengan koperasi sebagai ujung tombaknya.
Kisah Desa Kekeri: Modal Gotong Royong, 7 Unit Usaha
Kisah inspiratif juga datang dari Ibrahim, Ketua KMP Desa Kekeri. Ia menjelaskan bahwa koperasi di desanya lahir dari semangat gotong royong warga. Dengan modal awal Rp9 juta, koperasi tersebut mampu mendirikan tujuh unit usaha, termasukSimpan pinjam, Toko sembako Apotek, Klinik,Pergudangan, Pangkalan gas, Sarana logistik
“Kami ak menunggu bantuan. Setiap anggota iuran pokok Rp1 juta dan iuran wajib Rp10.000. Hasilnya? Petani sekarang bisa beli pupuk dari koperasi, masyarakat dapat sembako dan mebel lebih murah,” ungkap Ibrahim.
Koperasi di Desa Kekeri juga aktif mendukung promosi dan distribusi produk mebel lokal yang dibuat oleh warga, sebagai bagian dari upaya menumbuhkan usaha mikro berbasis potensi desa.
NTB Menuju Kedaulatan Ekonomi Desa
Melalui diskusi ini, Pemprov NTB menunjukkan keseriusan menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi desa. Konsep “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat” benar-benar dijalankan dalam praktik, bukan sekadar slogan.
Bincang Kamisan edisi ke-10 ini sekaligus memperlihatkan bahwa NTB telah mengambil langkah nyata menuju kedaulatan ekonomi desa, tanpa bergantung pada anggaran negara. Melalui pendekatan kolektif, transparan, dan berbasis potensi lokal, ekonomi desa NTB dipetakan menuju kemandirian yang berkelanjutan.
Sebagai gerakan sosial dan ekonomi, KMP tidak hanya memperkuat struktur keuangan masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan pangan, jaringan logistik, hingga distribusi hasil produksi dari desa langsung ke pasar. ***
Penulis : SN-07
Editor : SuluhNTB Editor
