SULUHNTB.COM — Pemerintah Pusat memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi Program Desa Berdaya yang digagas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal sebagai langkah nyata mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) RI, Dr. Novrizal Tahar, saat kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Gubernur NTB di Mataram, Selasa (12/8/2025).
Ketika menerima tim BPPK RI di ruang kerjanya, Gubernur Iqbal membahas strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memberantas kemiskinan ekstrem.
Fokus pembicaraan tertuju pada implementasi Program Desa Berdaya di 106 desa yang saat ini masih masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak untuk mencapai target penurunan kemiskinan. “Kita akan fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat yang tepat sasaran khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Untuk itu, kami telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan di NTB,” ujarnya.
Menurut Gubernur, Program Desa Berdaya dirancang untuk memberikan solusi berbasis potensi lokal, mulai dari penguatan ekonomi produktif, akses pendidikan, hingga peningkatan layanan kesehatan desa.
Langkah ini diharapkan mampu mengubah desa-desa miskin menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Sementara itu, Dr. Novrizal Tahar memuji langkah cepat yang diambil Pemprov NTB. Ia menilai Program Desa Berdaya merupakan model pemberdayaan yang relevan dan memiliki peluang besar mengangkat kesejahteraan warga desa.
“Program Desa Berdaya diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing desa, sehingga secara bertahap dapat mengangkat desa dari status kemiskinan ekstrem,” katanya.
Novrizal juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai program pro-rakyat, seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan pangan, hingga penguatan akses permodalan.
Ia menambahkan, BPPK memiliki mandat untuk mengorkestrasi seluruh upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. “BPPK memiliki peran mengorkestrasi berbagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, termasuk mendukung kebijakan yang sudah berjalan di NTB,” pungkasnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan pelaksanaan Program Desa Berdaya, Pemprov NTB optimistis target pengurangan kemiskinan ekstrem akan tercapai lebih cepat, sekaligus memperkuat kemandirian desa di seluruh wilayah provinsi.
Penulis : SN-07
Editor : SuluhNTB Editor
