SULUHNTB.COM- Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muazzim Akbar meminta pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota di wilayah itu agar tidak khawatir terkait dengan kebijakan pemerintah pusat seiring keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
“Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota agar tidak usah khawatir soal pemotongan anggaran dana transfer pusat sampai 50 persen itu,” kata Muazzim di Mataram, Rabu.
Hal ini disampaikan Muazzim Akbar setelah mendengar kalangan aparat sipil negara (ASN) di daerah yang terlihat khawatir dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut, terutama soal isu pemotongan dana transfer pusat ke daerah.
Ia mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tersebut bukan pemotongan anggaran transfer ke daerah, tetapi sifatnya ditunda dulu untuk direalisasikan atau digunakan. Dalam artian bahwa langkah efisiensi anggaran tersebut merupakan langkah yang perlu disikapi secara positif.
“Ini penting saya sampaikan bahwa bukan dipotong, tetapi ditunda. Artinya, anggaran ini di blokir dulu, terutama proyek-proyek fisik yang dianggap tidak mendesak agar ditunda dulu pelaksanaannya. Langkah ini juga dilakukan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) karena harus tersedia uangnya,” ujarnya.
Muazzim meyakini dalam perjalanannya nanti dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, dan anggaran yang diblokir itu akan dibuka kembali pada waktunya jika memang hasil evaluasinya, bahwa anggaran tersebut sangat dibutuhkan.
“Nanti tetap dikembalikan kepada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, sesuai kebutuhan. Setelah itu nanti Pak Presiden bersama Menkeu akan melihat ada prioritas anggaran untuk kepentingan rakyat, pasti akan dibuka berapa persen dulu. Jadi bukan dipotong, karena itu mari semua bersabar saja dulu,” katanya.***
