Rapat Koordinasi Pengarahan Pengendalian Pengelolaan APBN DIPA Tahun Anggaran 2020 Kemenperin

by -19 views
foto: red/suluhntb.com

Jambi, suluhntb.com -Dalam rangka mendorong mekanisme perencanaan yang komprehensif antara Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB, Kementerian Perindustrian RI mengadakan Rapat Koordinasi Pengarahan Pengendalian Pengelolaan APBN DIPA Tahun Anggaran 2020. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 10 s/d 13 Maret 2020 di Swiss Bel-Hotel Jambi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi yang diperlukan dalam pelaksanaan APBN lingkup Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 agar pelaksanaannya dapat mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Kementerian Perindustrian 2020 dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2019 – 2023.

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Dirjen IKMA tersebut, Ir. Gati Wibawaningsih menekankan pentingnya penyelarasan rencana kerja di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian target-target Kementerian Perindustrian dalam RPJMN 2019–2023. Penyelarasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme penelaahan Rancangan Rencana Kerja APBN Provinsi dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran APBN sehingga dapat lebih membangun sebuah strategi bersama dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Dirjen IKMA menekankan pentingnya pendataan jumlah IKM pada masing-masing Provinsi. Dimana hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu basis data perencanaan pertumbuhan dan perkembangan IKM di masing-masing daerah.

Pendataan IKM ini memiliki peran penting yang cukup strategis dalam perhitungan proporsi PDRB sektor perindustrian terhadap PDRB Pusat dan Daerah. Untuk itulah maka pendataan IKM yang menyeluruh menjadi salah satu tugas masing-masing daerah melalui pendanaan APBN 2020 sehingga bisa dihasilkan baseline data IKM yang komprehensif.

Rakor tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov Jambi, Agus Sunaryo.

Dalam sambutannya, Agus Sunaryo mengatakan, untuk para peserta Rakor, yakni Kepala Dinas beserta Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan se-Indonesia, untuk dapat mengikuti rapat dengan baik agar program-program pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi terkait berupa pemberian fasilitas bagi pelaku industri kecil sehingga dapat menjadi peluang kerja bagi masyarakat di lingkungan masing-masing.

“Semoga sinergitas antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik dan peserta memanfaatkan rakor ini dengan baik pula,” pintanya.

Sementara, Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Gati Wibaningsih mengatakan, dengan adanya program dekonsentrasi ini dapat digunakan dengan baik. Hal ini tak terlepas dari sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Untuk dapat meningkatkan daya saing, maka harus melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya. (red/ydh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *