HBK Peduli Vaksinasi 5 Ribu Warga Lombok  

by -17 views
Foto: istimewa.

Mataram, suluhntb.com – Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) melalui Yayasan miliknya HBK PEDULI, akan menggelar vaksinasi masal gratis bagi 5.000 warga di 5 Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Vaksinasi ini bagian dari ikhtiar dan perjuangan HBK untuk memberi pelayanan dan jaminan kesehatan bagi warga Pulau Seribu Masjid.

“Vaksinasi akan kami mulai pada 19 September dari Kab. Lombok Timur, terus berlanjut ke Kab/Kota yang lain, sampai 5.000 kuota vaksin yang selesai digelar,” kata Sekretaris Yayasan HBK PEDULI Rannya Agustyra Kristiono, Kamis (16/9/2021).

Vaksinasi tidak dipungut biaya, semua lapisan masyarakat bisa mengikuti vaksinasi massal ini. Baik mereka yang sama sekali belum menerima suntikan dosis pertama, ataupun masyarakat yang sudah menerima suntikan dosis pertama, dan sudah saatnya berdasarkan jadwal menerima suntikan dosis kedua.

Rannya mengungkapkan, pihaknya menentukan secara proporsional kuota vaksinasi untuk masing-masing Kab/Kota. Kab. Lotim sebagai daerah yang memiliki populasi terbesar di Pulau Lombok akan mendapat kuota terbesar. Kab/Kota lainnya kemudian menyesuaikan.

Dengan vaksinasi masal ini dimulai di Kab. Lotim, Rannya berharap capaian vaksinasi di Gumi Patuh Karya bisa  terus meningkat. Merujuk data Satgas Covid-19 NTB, vaksinasi di Kab. Lotim memang masih lebih rendah dibanding capaian vaksinasi tingkat Provinsi yang sudah mencapai 22,32 persen dari target untuk suntikan pertama dan 11,27 persen untuk suntikan kedua.

Hingga saat ini, baru 159.897 warga Kab. Lotim yang telah menerima suntikan vaksin dosis pertama. Jumlah tersebut setara dengan 16,47 persen dari total target vaksinasi. Sementara untuk suntikan dosis kedua, baru diterima 70.963 warga, atau 7,45 persen dari target.

“Vaksinasi masal ini adalah bagian dari ikhtiar dan kontribusi kami dari HBK PEDULI untuk turut membantu pemerintah memberikan pelayanan, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat,” kata Rannya.

Dara yang gemar berorganisasi ini menekankan, vaksinasi ini juga bisa menjadi pintu untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat di Pulau Lombok di tengah perlambatan akibat pandemi Covid-19. Para pengusaha kecil, pelaku UMKM, pedagang pasar, para pekerja informal, dan semua pihak, kata Rannya, akan bisa bertransaksi secara aman dan nyaman, karena telah menerima suntikan vaksin.

“Menjadi kebahagiaan kami dari HBK PEDULI, manakala vaksinasi masal ini bisa memberi kontribusi dalam upaya pemerintah menggairahkan kembali ekonomi daerah dan percepatan pencapaian herd immunity,” ucap mahasiswa Brunnel University, London, Inggris ini.

Sementara itu, HBK mengungkapkan, vaksinasi saat ini menjadi cara yang paling ideal untuk menghindari bahaya Covid-19, selain tentu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap aktivitas.
Dalam banyak interaksinya secara langsung dengan masyarakat di Pulau Lombok, HBK memang mendapat aspirasi langsung dari masyarakat yang menyampaikan betapa mereka juga ingin segera mendapat suntikan vaksin.

“Penyelenggaraan vaksinasi masal di lima Kab/Kota ini, bagian dari ikhtiar dan upaya HBK PEDULI dalam menjawab aspirasi masyarakat tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Di sisi lain, NTB memang saat ini sedang berupaya terus meningkatkan capaian vaksinasinya. Hal ini mengingat posisi NTB yang akan menjadi tuan rumah ajang balap motor paling akbar di dunia yakni MotoGP Maret tahun depan, dan penyelenggara WSBK yang akan digelar November tahun ini.

HBK menekankan, selain bisa menahan laju penularan Covid-19, vaksinasi ini juga menjadi cara untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap perlindungan dari Covid-19. Dengan begitu, masyarakat akan mulai merasa aman, mulai merasa sehat, dan dengan sendirinya imunitas tubuh juga akan kian meningkat.

Politisi Partai Gerindra ini pun mengetuk hati pihak terkait, untuk juga bisa menggelar langkah serupa sehingga bisa turut serta mempercepat peningkatan capaian vaksinasi di NTB dan Pulau Lombok khususnya.

“Saatnya kita terus bergandengan tangan untuk membantu memberikan jaminan kesehatan untuk semua saudara-saudara kita di Pulau Lombok ini,” tutup HBK. (red)

____________________
_______________________

Siaran Pers

Pilihan Judul Berita:

▪️Mi6: Hindari Post Power Syndrom 2024, Pemerintah Perlu Bentuk Trauma Healing Center untuk Mantan Kepala Daerah dan Politisi

▪️Mi6: Pikada 2024, Rawan Lahirkan Mantan Kepala Daerah Terkena Post Power Syndrome
Mi6: Pilkada 2024 Dibayangi Post Power Syndrome

Mataram, suluhntb.com – Kontestasi Politik serentak tahun 2024 rawan melahirkan mantan pejabat dan politisi terkena Penyakit Post Power Syndrome (PPS) akut. Selain ketatnya persaingan dalam kontestasi, PPS bisa disebabkan pula oleh terjerembabnya harapan yang melampui ekspektasi para pejabat dan politisi yang berbanding terbalik dengan realitas politik yang terjadi.

“Akan ada masa jeda bagi para petahana, setidaknya selama setahun. Itu sebabnya, konstelasi politik tahun 2024 rawan terjadi pergeseran dukungan,” kata Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Selasa (14/9/2021).

Didu, sapaan akrab Bambang Mei memberi gambaran. Pilkada serentak baru akan digelar pada 27 November 2024. Sementara sejumlah kepala daerah yang saat ini sedang menjabat, akan mengakhiri jabatannya jauh sebelum pilkada digelar. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah misalnya, akan mengakhiri masa jabatan pada 19 September 2023. Begitu pula sejumlah bupati dan wali kota beberapa daerah di NTB.

Konsekuensi dari pengaturan ini, maka NTB selama lebih dari setahun akan dipimpin oleh Penjabat Gubernur yang ditunjuk pemerintah pusat. Sementara beberapa kabupaten/kota akan dipimpin Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur.

“Tentu, dari sisi sosial dan politik, hal ini akan berdampak kepada petahana yang akan tampil lagi untuk periode kedua. Terlebih, paska purna tugas tersebut, petahana akan dianggap tidak menjadi pengendali kuasa,” kata Didu.

Di sisi lain, meski Pilkada 2024 masih tiga tahun lagi, tapi saat ini sudah ada fenomena yang masif dengan langkah sejumlah figur yang mulai mem-branding diri. Mencitrakan kapasitas dan performance yang good looking dan perfect. Khalayak tentu akan dengan mudah mengaitkan hal tersebut dengan kontestasi politik tahun 2024.

“Dari sisi politik dan regenerasi kepemimpinan, munculnya tokoh-tokoh ini patut diapresiasi karena sejak awal sudah mau memperkenalkan diri agar publik bisa mentracing rekam jejak sejak awal,” ujar mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini.

Karena itu, besar kemungkinan, kontestasi politik pada tahun 2024 akan diramaikan banyak kandidat untuk tampil berebut amanah masyarakat. Ketiadaan petahana yang masih menjabat saat pilkada digelar, juga bisa jadi memberi ruang kontestasi yang lebih terbuka karena tidak ada kandidat yang dicitrakan lebih dominan dibanding kandidat lainnya.

Namun begitu, di tengah banyaknya figur-figur yang akan menjadi penantang para petahana dalam kontestasi politik 2024, yang tidak boleh dilupakan, kata Didu, tentu saja karakteristik pemilik di NTB. Dia mengibaratkan para pemilih di NTB disinyalir cenderung “cepat lupa”.

Didu memberi contoh bagaimana dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2019, banyak petahana yang bertumbangan. Di DPRD NTB misalnya, dari 65 orang anggota DPRD NTB sebelumnya, hanya 14 orang yang berhasil melenggang kembali. Itu artinya, lebih dari 75 persen petahana tidak terpilih kembali. Padahal, mereka, selama lima tahun menjabat, sudah melakukan yang terbaik untuk konstituennya, termasuk menggelontorkan dana-dana aspirasi.

Karena itu, dengan karakter pemilih yang “cepat lupa” seperti itu, Mi6 meyakini, bukan tidak mungkin kontestasi politik 2024 akan melahirkan banyak mantan kepala daerah, pejabat, dan politisi yang terkena penyakit PPS Akut.

“Dalam situasi seperti itu, Trauma Healing Center untuk mantan kepala daerah, pejabat, dan politisi akan menjadi sebuah kebutuhan di daerah. Penting bagi pemerintah untuk menyiapkan hal ini semenjak dini,” kata Didu menyarankan.

*Memberi Konseling*

Kepala Divisi Litbang Mi6 Zainul Pahmi menekankan, penyiapan Trauma Healing Center ini sedari awal juga bisa menjadi upaya pencegahan agar calon pemimpin yang ikut konstestasi tahun 2024 sejak dini diberikan konseling. Terutama bagi para pendatang baru agar siap dengan risiko politik ketika mengikuti ajang pemilihan.

“Syndrom demam panggung oleh pendatang baru bermula pada kuatnya keyakinan akan keterpilihannya dengan mengabaikan investasi sosial dan politik sebelumnya,” kata Fahmi.

Dan manakala harapan tidak sesuai kenyataan, Fahmi menegaskan, hal tersebut kemudian menjadi awal post power syndrom.

Fahmi melanjutnya, guna mencegah berjangkitnya fenomena PPS paska kontestasi, perlu ada pencerahan dan strategi untuk mengantisipasi hal tersebut untuk menjaga citra dan martabat sistem demokrasi itu sendiri.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Mi6 Lalu Athari Fathullah. Dia menegaskan, meski PPS tidak termasuk pada penyakit kejiwaan yang tergolong serius, penting bagi pemerintah menyiapkan dan memiliki fasilitas trauma healing bagi para mantan kepala daerah, pejabat, dan politisi.

“Ini juga bagian dari upaya menjaga marwah demokrasi,” tandasnya.

Kelak kalau sudah terbentuk, Trauma Healing Center itu kata Athar, bisa melakukan kegiatan yang memberikan pencerahan maupun strategi mengantisipasi atau meminimalkan PPS secara personal maupun kolektif. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *